MEDAN – Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri (PENAMANDIRI) mendesak PT Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul terjadinya kelangkaan pasokan yang memicu antrean panjang di ratusan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Sumatera Utara.
Wakil Ketua PENAMANDIRI, Zakaria Rambe, menilai masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan internal yang terjadi antara Pertamina Patra Niaga dengan perusahaan mitra pengangkut BBM. Menurutnya, sebagai badan usaha yang mendapat mandat menyediakan energi bagi masyarakat, Pertamina memiliki tanggung jawab penuh memastikan distribusi BBM berlangsung lancar dan tidak mengganggu aktivitas publik.
“Masyarakat tidak mau tahu apa penyebabnya, apakah karena persoalan sopir, perusahaan angkutan, atau kendala internal lainnya. Yang masyarakat pahami, Pertamina adalah pihak yang bertanggung jawab memastikan distribusi BBM berjalan lancar,” ujar Zakaria di Kantor Pusat PENAMANDIRI, Jalan Setia Budi, Medan, Kamis (16/7/2026).
Zakaria menilai gangguan distribusi yang terjadi menjadi indikator perlunya pembenahan dalam tata kelola distribusi BBM, termasuk mekanisme pemilihan dan pengawasan terhadap perusahaan mitra pengangkut. Menurutnya, apabila mitra distribusi tidak mampu menjalankan kewajibannya secara optimal, Pertamina Patra Niaga perlu melakukan evaluasi terhadap pola kemitraan yang selama ini diterapkan.
“Kalau memang persoalannya berada pada perusahaan angkutan atau pengemudi, hal itu tetap menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen Pertamina Patra Niaga. Karena itu, sistem kemitraan harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai perusahaan energi milik negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan distribusi energi, Pertamina seharusnya telah memiliki sistem manajemen risiko yang mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan operasional.
“Pertamina merupakan BUMN besar dengan pengalaman yang panjang. Seharusnya perusahaan mampu memastikan seluruh mitra kerja yang dipilih memiliki kapasitas, profesionalisme, dan kesiapan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat,” katanya.
Zakaria juga menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif pemerintahan, melainkan berkaitan langsung dengan tata kelola bisnis dan manajemen distribusi energi.
“Ini bukan persoalan pemerintah daerah ataupun aparat penegak hukum. Ini merupakan persoalan manajemen distribusi. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga harus bertanggung jawab memperbaiki sistem distribusinya sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, dampak kelangkaan BBM telah dirasakan secara luas oleh masyarakat. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menyebabkan aktivitas ekonomi melambat, distribusi barang dan jasa terganggu, operasional angkutan umum tidak optimal, hingga masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk memperoleh BBM.
“Anak-anak terlambat ke sekolah, angkutan umum terganggu, aktivitas masyarakat ikut terhambat. Dampaknya sangat luas karena BBM merupakan kebutuhan vital yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” katanya.
Atas kondisi tersebut, PENAMANDIRI meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja distribusi BBM, termasuk meninjau kembali perusahaan mitra pengangkut agar pelayanan publik tidak kembali terganggu.
“Ke depan, Pertamina harus memastikan seluruh rantai distribusi berjalan dengan baik melalui dukungan mitra yang profesional, sehingga pasokan BBM kepada masyarakat tetap terjamin. Kelancaran distribusi BBM merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas Zakaria.
Sementara itu, sebelumnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengungkapkan sebanyak 325 SPBU di wilayah Sumatera Utara mengalami kelangkaan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengamankan proses distribusi, Polda Sumut mengerahkan 786 personel guna mengawal penyaluran BBM ke berbagai daerah.
Kepala Biro Operasi Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Regional Sumbagut serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara guna memantau perkembangan distribusi BBM.
“Hasil pantauan kami selama tiga hari terakhir terdapat 325 SPBU yang mengalami kelangkaan pasokan BBM. Karena itu, kami melakukan pengamanan terhadap proses distribusi agar penyaluran dapat berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Dwi Tunggal Jaladri.
(ABN)
- Penyuluh Agama Islam ASN KUA Medan Kota Sampaikan Khutbah Jumat di Masjid Nurul Arif Polresta Deli Serdang – Juli 17, 2026
- PENAMANDIRI Desak Pertamina Patra Niaga Evaluasi Sistem Distribusi BBM Usai Kelangkaan di Sumut – Juli 17, 2026
- Kementerian ATR/BPN Kembali Peroleh Predikat WTP dari BPK RI – Juli 17, 2026
