MEDAN — Praktisi hukum Kamaluddin Pane, S.H., M.H., menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis dan layak diapresiasi. Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, program ini dinilai mampu memutus mata rantai korupsi anggaran yang selama ini terjadi secara berjenjang dan sistemik.
Menurut Kamaluddin, manfaat utama MBG terletak pada keberlanjutan pemenuhan gizi bagi siswa. Namun di sisi lain, sistem tata kelola anggaran yang dibangun juga menjadi poin penting yang patut mendapat perhatian.
“Saya kira tidak ada keraguan, program MBG ini memiliki manfaat luar biasa. Siswa mendapatkan pemenuhan gizi secara berkelanjutan. Selain itu, sistem kerja yang dibangun Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat sangat progresif karena mampu memotong sistem penganggaran berjenjang yang selama ini rawan korupsi,” ujar Kamaluddin di Medan, Minggu (22/02/26).
Ia menjelaskan, dalam pola lama, alur anggaran bergerak dari pusat ke provinsi, kemudian ke kabupaten/kota, hingga ke panitia pengadaan barang dan jasa. Rantai birokrasi yang panjang tersebut, menurutnya, membuka celah praktik penyimpangan.
Melalui skema MBG, lanjut dia, pembayaran dilakukan langsung dari pusat ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga meminimalisir intervensi dan potensi kebocoran di tingkat daerah.
“Model pembayaran langsung dari pusat ke dapur SPPG sangat tepat. Tidak ada lagi birokrasi anggaran berjenjang yang berpotensi dipermainkan. Siapa pun yang merancang sistem ini patut diapresiasi,” katanya.
Kamaluddin juga menyinggung praktik pengadaan barang dan jasa yang selama ini dinilainya rawan korupsi. Ia menyebut praktik suap, setoran awal, hingga pemotongan anggaran bukan lagi menjadi rahasia umum di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Selama ini pengadaan barang dan jasa sangat rentan penyimpangan, mulai dari tingkat kementerian hingga dinas di provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya anggaran terpotong di sana-sini dan tidak tepat sasaran. Sistem kerja MBG ini memotong mata rantai yang sudah rusak tersebut,” tegasnya.
Model MBG Dinilai Bisa Direplikasi untuk Infrastruktur Nasional
Lebih jauh, Kamaluddin menilai model kerja MBG yang melibatkan pemodal lokal dalam pembangunan dapur dapat menjadi contoh untuk sektor lain, termasuk pembangunan infrastruktur nasional.
Menurutnya, pendekatan ini mendorong percepatan pembangunan tanpa membebani anggaran awal pemerintah pusat maupun ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Pemerintah cukup menggandeng investor atau pemodal lokal di masing-masing daerah untuk membangun fasilitas sesuai standar yang telah ditetapkan, dengan mekanisme penggantian atau pembayaran bertahap.
“Misalnya pemerintah ingin membangun jalan sepanjang 10 kilometer. Pemerintah cukup menawarkan kepada pemodal lokal untuk membangun sesuai standar dan pengawasan yang ditentukan. Setelah selesai, pemerintah tinggal mencicil biaya yang telah dikeluarkan masyarakat,” jelasnya.
Ia meyakini, model tersebut akan mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, karena pemodal lokal memiliki kepentingan langsung terhadap mutu proyek yang dikerjakan.
“Dengan model seperti ini, pemerintah tidak perlu berutang berbunga tinggi. Sistemnya lebih efektif, efisien, dan menekan potensi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Kamaluddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Badan Gizi Nasional, khususnya Kepala BGN Pusat, Dadan, atas implementasi program MBG yang dinilainya berjalan efektif.
Ia juga menilai kritik yang belakangan muncul terhadap program tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Saya memberikan apresiasi kepada BGN Pusat dan seluruh jajaran di tingkat dapur. Program ini efektif dan memiliki dampak besar. Kritik yang muncul adalah hal wajar dalam sistem demokrasi kita. Itu justru menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program ke depan,” pungkasnya.
(ABN/basri)
- Anggota DPD RI K.H. Muhammad Nuh Gelar Buka Puasa Bersama di Serdang Bedagai, Soroti Solidaritas untuk Palestina – Februari 22, 2026
- Wali Kota Binjai Buka Muzakarah Ramadhan 1447 H, Tegaskan Komitmen Tangkal Aliran Sesat dan Perkuat Ukhuwah – Februari 22, 2026
- Praktisi Hukum Kamaluddin Pane: Program MBG Tepat Sasaran dan Potong Rantai Korupsi Berjenjang – Februari 22, 2026
