MEDAN – Aula KNPI Sumatera Utara dipadati aktivis mahasiswa dan pemuda dari berbagai elemen pada Selasa (16/9/2025), saat Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumut menggelar Diskusi Kebangsaan. Agenda ini digelar sebagai respons atas dinamika sosial-politik pasca kerusuhan aksi akhir Agustus 2025 yang masih menyisakan tanda tanya besar di publik.
Hadir dalam forum tersebut Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, SH, Direktur Prodewa Sumut, Fahrul Rozi Panjaitan, S.Hut, serta sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda. Diskusi berlangsung hangat dan menjadi ruang bersama untuk menggali solusi, mempertegas sikap, serta menyatukan suara dalam menjaga arah demokrasi bangsa.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan pentingnya supremasi sipil sebagai prinsip fundamental demokrasi Indonesia.
“KAMMI Sumatera Utara secara tegas mendukung penegakan supremasi sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Supremasi sipil harus menjadi pilar utama agar bangsa ini tidak tersandera oleh kekuatan di luar kendali rakyat, baik melalui militerisasi politik maupun intervensi kekuasaan yang bertentangan dengan konstitusi,” ujar Irham.
Menurutnya, kerusuhan akhir Agustus lalu menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Ia mengingatkan agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi, karena kondisi itu bisa membuka ruang munculnya otoritarianisme baru.
Sementara itu, Direktur Prodewa Sumut, Fahrul Rozi Panjaitan, menyoroti dugaan adanya skenario makar dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Ia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa itu.
“Kami meminta Presiden RI membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025. Hal ini penting bukan hanya untuk mencari dalang sebenarnya, tetapi juga untuk memastikan demokrasi tidak dibajak oleh kepentingan segelintir elit,” tegas Fahrul.
Forum tersebut juga diwarnai pandangan kritis dari para aktivis mahasiswa dan pemuda yang hadir. Beberapa peserta menekankan pentingnya solidaritas gerakan mahasiswa agar tidak mudah dipecah-belah, sementara lainnya menyoroti perlunya mengawal transparansi pemerintah dalam menjaga ruang kebebasan berpendapat.
PW KAMMI Sumut menilai diskusi semacam ini merupakan bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa. Forum dialektika dinilai perlu terus hidup sebagai kontrol sosial sekaligus wadah untuk melahirkan gagasan yang berpihak pada rakyat.
“Ruang-ruang dialektika tidak boleh hilang. Justru di tengah situasi politik yang penuh gejolak, mahasiswa harus hadir dengan gagasan dan sikap yang jelas, berpihak pada rakyat, dan berkomitmen menjaga demokrasi,” pungkas Irham.
Acara ditutup dengan pernyataan sikap bersama yang menegaskan tiga hal pokok: supremasi sipil harus ditegakkan, transparansi pemerintah dijaga, dan investigasi mendalam atas kerusuhan Agustus menjadi syarat mutlak demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
(ABN/Irwandi)
- Pemko Binjai Luncurkan Program Universal Health Coverage – September 22, 2025
- BPN Sumut Pastikan Mekanisme Ganti Rugi Tanah Sisa dalam Proses Pengadaan Lahan – September 22, 2025
- Kantor Pertanahan Simalungun Klarifikasi Video Viral di Media Sosial – September 22, 2025
