Ratusan Mahasiswa Cipayung Plus Sumut Desak Kapolda Dicopot, Soroti Narkoba hingga Kebijakan Pemerintah

MEDAN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi bertajuk “Mimbar Rakyat #REBUTKEMERDEKAANSEJATI” di Kota Medan, Jumat (14/8/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap persoalan narkoba, tata kelola birokrasi, kebijakan ekonomi, hingga arah pemerintahan nasional.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai makna kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui seremoni tahunan. Menurut mereka, kemerdekaan harus tercermin dalam penegakan hukum yang adil, kedaulatan ekonomi, pemerintahan yang bersih, serta terjaminnya kebebasan sipil.

“Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan pimpinan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.

Desak Kapolda Sumut Dicopot

Salah satu tuntutan paling keras massa diarahkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Aliansi mendesak Kapolda Sumut dicopot karena menilai pemberantasan narkoba di Sumatera Utara belum mampu menyentuh jaringan dan aktor utama di balik peredaran narkotika.

Aliansi juga menyoroti tingginya persoalan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Dalam orasinya, mahasiswa mengutip data survei yang mereka atribusikan kepada BNN RI bersama BRIN dan BPS, yang menurut mereka menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara berada pada tingkat mengkhawatirkan.

Mahasiswa menilai pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pengguna, kurir, maupun pelaku di tingkat bawah. Mereka mendesak aparat penegak hukum membongkar jaringan pendanaan, distribusi, serta aktor utama yang berada di balik bisnis narkoba.

“Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” kata perwakilan aliansi.

Atas persoalan tersebut, massa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk mengusut secara menyeluruh dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara.

Aliansi menilai pembentukan tim independen diperlukan untuk memastikan proses pengusutan berjalan transparan dan tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan semata.

Soroti Reshuffle Kabinet dan Potensi KKN

Selain isu narkoba, mahasiswa membawa sejumlah persoalan nasional ke dalam aksi. Mereka memberikan catatan kritis terhadap dinamika reshuffle Kabinet Merah Putih dan meminta perubahan komposisi kabinet tidak dijadikan ruang kompromi kepentingan politik maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut mahasiswa, evaluasi kabinet semestinya didasarkan pada kinerja, kompetensi, integritas, serta kemampuan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Mereka juga menyoroti kebijakan pembiayaan program strategis pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Aliansi meminta pemerintah membuka ruang audit dan evaluasi secara transparan terhadap anggaran serta mekanisme pembiayaan kedua program tersebut.

Mahasiswa mengingatkan, skema pembiayaan berskala besar dan terpusat perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan konsentrasi pembiayaan yang berpotensi mengganggu keseimbangan sektor jasa keuangan maupun pelaku usaha kecil.

“Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong, pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan aliansi.

Tolak Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil

Isu lain yang menjadi sorotan adalah wacana peningkatan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil serta pengamanan aktivitas masyarakat, termasuk demonstrasi.

Aliansi menolak perluasan peran tersebut. Mereka menilai pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan harus tetap menjadi prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahasiswa merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000 sebagai dasar argumentasi bahwa TNI memiliki fungsi utama di bidang pertahanan negara, sementara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut mereka, pelibatan aparat militer dalam ruang keamanan sipil harus ditempatkan secara terbatas, terukur, dan sesuai dengan kerangka hukum agar tidak mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan.

Empat Tuntutan Utama

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:

Melakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengevaluasi secara menyeluruh skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan KKN serta memastikan pengisian jabatan publik dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas.
Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan ranah sipil.
Membentuk TPF Independen untuk mengusut jaringan narkoba di Sumatera Utara serta mengevaluasi kepemimpinan Polda Sumut, termasuk tuntutan pencopotan Kapolda Sumut yang dinilai belum mampu memberantas jaringan narkoba secara tuntas.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani pimpinan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut. Mereka antara lain Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.

Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah membacakan seluruh tuntutan, massa membubarkan diri dengan tertib.

Aliansi menegaskan aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk mengawal kebijakan pemerintah dan persoalan publik di Sumatera Utara maupun tingkat nasional.

Mereka menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan mendorong agar tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai pernyataan politik di jalan, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret pemerintah serta aparat penegak hukum.

(ABN)