Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, P3M UNAS Soroti Enam Catatan Kritis

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nasional (P3M UNAS) merilis hasil kajian reflektif bertajuk “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang menyoroti capaian dan tantangan pemerintahan dalam mewujudkan janji kampanye Asta Cita.

Kajian tersebut menilai berbagai aspek mulai dari kinerja ekonomi, reformasi kelembagaan, hingga pelaksanaan program prioritas nasional. “Publik perlu diberikan ruang untuk menilai kinerja pemerintahan secara objektif. Refleksi ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperkuat arah perbaikan ke depan,” ujar Ketua Tim P3M UNAS, Dr. Robi Nurhadi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 19 Oktober 2025.

Menurut Robi, kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data dokumen kebijakan, laporan lembaga resmi, dokumentasi media, serta pandangan tokoh masyarakat sepanjang satu tahun terakhir.

Dari hasil telaah terhadap 17 program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, P3M UNAS merumuskan enam catatan kritis dan rekomendasi utama yang diharapkan menjadi perhatian Presiden dan kabinetnya.

1. Pertumbuhan Ekonomi Belum Sesuai Target

P3M UNAS menilai pertumbuhan ekonomi nasional belum mencapai target sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Presiden menargetkan pertumbuhan progresif hingga 8 persen pada 2029, namun data BPS menunjukkan angka 5,12 persen pada kuartal II-2025.

“Situasi di lapangan justru memperlihatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya beli masyarakat,” tulis laporan tersebut.

P3M UNAS merekomendasikan agar kebijakan ekonomi pemerintah lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan pasar, bukan pada kepentingan oligarki. Penguatan tim ekonomi kabinet dinilai mendesak untuk menjaga konsistensi arah kebijakan.

2. Koperasi Merah Putih Belum Berdampak Nyata

Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas sebagai motor pemerataan ekonomi rakyat dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.

P3M UNAS menilai program tersebut cenderung dijalankan secara top-down dan belum melibatkan gerakan koperasi yang sudah ada seperti Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Diperlukan sinergi lebih kuat antara Kementerian Koperasi dan lembaga terkait agar KMP benar-benar tumbuh sebagai gerakan ekonomi rakyat dari bawah yang kredibel dan berkelanjutan.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perlu Pembenahan

P3M UNAS mengapresiasi inisiatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah investasi masa depan bangsa. Namun pelaksanaannya dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kualitas gizi, transparansi anggaran, hingga profesionalitas pelaksana.

Beberapa kasus seperti keracunan dan pemborosan anggaran menimbulkan pertanyaan publik.

“Presiden perlu melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk restrukturisasi tim pelaksana, agar program ini sesuai dengan visi awalnya: menyehatkan generasi muda,” tulis laporan tersebut.

4. Reformasi Sektor Keamanan Belum Tuntas

Tragedi pada akhir Agustus 2025 disebut menjadi peringatan penting bagi sektor keamanan nasional.

Menurut P3M UNAS, langkah pembentukan dua tim reformasi kepolisian justru menimbulkan kebingungan publik dan belum memberikan hasil konkret.
“Reformasi keamanan harus bebas dari kepentingan politik dan diarahkan pada penataan institusi yang efektif dan berintegritas,” tegas laporan itu.

P3M UNAS mendesak Presiden untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan secara menyeluruh, tidak hanya di tubuh kepolisian, tetapi juga lembaga terkait lainnya.

5. Diplomasi Harus Lebih Substantif

Di bidang politik luar negeri, P3M UNAS mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang kembali mengangkat profil Indonesia di forum internasional, seperti melalui pidatonya di Sidang Umum PBB.

Namun, P3M UNAS menilai diplomasi Indonesia perlu diarahkan pada capaian substansi, bukan sekadar seremoni.
Indonesia, kata laporan itu, harus berperan lebih aktif dalam isu-isu kemanusiaan global seperti perdamaian Palestina, konflik Ukraina, dan stabilitas kawasan ASEAN.
Presiden disarankan menggandeng diplomat dan duta besar yang berpengalaman untuk memperkuat arah politik luar negeri yang deliberatif dan berpengaruh.

6. Akhiri Era Kabinet Tambun

P3M UNAS juga menyoroti struktur kabinet yang dinilai terlalu gemuk dan diwarnai figur nirkompetensi.

“Komposisi kabinet yang lebih didasarkan pada representasi politik ketimbang kapasitas profesional justru menjadi beban pemerintahan,” ungkap laporan tersebut.
Presiden diminta tidak ragu melakukan perombakan kabinet dengan mengutamakan efisiensi, profesionalitas, dan kesetiaan terhadap agenda perubahan.

Kajian P3M UNAS ini diakhiri dengan seruan moral untuk menjadikan refleksi satu tahun pemerintahan sebagai momentum perbaikan nasional.
“Semoga catatan ini menjadi sumbangsih akademik demi perbaikan tata kelola pemerintahan. Kepada rakyat dan negara kami berbakti, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami mengabdi,” tutup Dr. Robi Nurhadi, didampingi anggota tim, Yons Achmad.

(ABN/Leriadi)