MEDAN – Relawan Blok Sumut (RBS) menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk lima tahun ke depan, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Medan.
“Kami siap mengawal dan mendukung pemerintahan Prabowo yang bertekad menyejahterakan rakyat. Salah satu fokus utamanya adalah penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Kota Medan,” ujar Ketua Umum RBS, Arief Tampubolon, S.H., didampingi Sekjen Riki Irawan, S.H., M.H., serta anggota RBS lainnya kepada wartawan di Medan, Senin (21/10/2024).
Menurut Arief, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo sangat penting untuk memastikan birokrasi di Indonesia, khususnya di Medan, kembali berjalan dengan baik dan profesional. Ia berharap kondisi ketimpangan sosial yang terjadi selama 10 tahun terakhir dapat segera diatasi.
Arief juga menyoroti pidato Prabowo saat pelantikan di Gedung Senayan, yang dinilainya sangat relevan dengan kondisi di masyarakat saat ini, terutama di Kota Medan. “Apa yang disampaikan Prabowo sesuai dengan realita yang kita hadapi di Medan. Banyak masalah korupsi yang perlu segera ditangani,” tambahnya.
Riki Irawan menambahkan, ada sejumlah temuan proyek di Medan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Salah satu contohnya adalah proyek Stadion Teladan Medan dengan anggaran sebesar Rp 545 miliar yang dikerjakan secara multi-tahun pada 2023-2024, namun hingga kini belum juga terselesaikan, meski kontrak kerja sudah berakhir pada September 2024.
Selain itu, proyek Lapangan Merdeka Medan dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar juga belum rampung. Ditambah lagi, proyek lampu pocong senilai Rp 21 miliar yang dinyatakan selesai, namun barangnya tidak terlihat di lapangan, meskipun telah dibayar oleh Pemko Medan.
“Dana kelurahan sebesar Rp 280 miliar per tahun, dengan rincian Rp 1,7 miliar per kelurahan, juga tidak tampak hasilnya di tengah masyarakat,” ujar Riki.
Ia juga menyebut proyek-proyek lain seperti underpass, drainase, Islamic Center di Medan Labuhan, serta tanah timbun dari Lapangan Merdeka Medan yang berbiaya Rp 23 miliar sebagai temuan yang berpotensi merugikan negara. “Kami berharap pemerintahan Prabowo dapat fokus menangani masalah-masalah ini di Medan,” tambah Arief.
Riki berharap, pemerintahan Prabowo dapat melihat kondisi Provinsi Sumatera Utara, terutama Kota Medan, secara objektif. Ia juga menyoroti anggaran penyelenggaraan PON 21 tahun 2024 di Sumut yang dinilai tidak sebanding dengan pelaksanaannya di lapangan.
“Informasi yang kami terima, anggaran PON 21 tahun 2024 di Sumut mencapai Rp 20,8 miliar, termasuk peningkatan kualitas atlet dan pelatih bersertifikasi. Namun, anggaran sebesar itu tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan,” pungkas Riki.
(ABN/Basri)
