Jakarta – Asaberita.com – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut pemerataan fasilitas kesehatan (Faskes) belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat luas. Padahal, semua memiliki hak yang sama dalam bidang pelayanan kesehatan.
“Itu adalah amanat konstitusi. Dengan begitu, tidak ada niat untuk membeda-bedakan masyarakat. Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses masyarakat dengan mudah,” kata Saeh P Daulay dalam siaran persnya yang sampaikan ke redaksi Asaberita.com, Rabu (14/07/2021).
Dalam rapat antara Menkes – BPOM, Saleh menjelaskan tentang pentingnya menyiapkan fasilitas kesehatan untuk orang-orang yang terpapar Covod. “Secara pribadi saya menjelaskan ada dua orang sepupu isteri saya meninggal dunia minggu lalu, akibat Covid. Satu tinggal di Bekasi dan satu lagi di Bengkulu. Sepupu isteri saya itu meninggal karena tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit dan ICU,” katanya.
Dia menegaskan, dirinya sempat menghubungi RSPI Sulianti Saroso. Karena masih dalan antrean, akhirnya terlambat dan tidak tertolong. Ketika menceritakan hal itu,ada juga kejadian yang dihadapi John Siffin Mirin yang meninggal karena terlambat dibawa ke ICU. “Saya menambahkan juga ada teman kami dokter Rosaline yang sangat terpukul karena kejadian itu. Hingga dia secara emosional mengusulkan perawatan khusus bagi anggota DPR,” katanya.
Saleh menyampaikan dalam konteks tersebut, dirinya perlu meluruskan bahwa apa yang disampaikan di rapat tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR. Apa yang ia sampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien covid, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial.
“Saya mengikuti rapat itu sampai selesai. Saya ikut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan, masuk dalam kesimpulan. Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a),” katanya.
Dengan begitu, lanjut Saleh, tidak ada niat dan arah dari pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat. “Saya justru memperjuangkan agar pelayanan kesehatan mudah diakses masyarakat,” ucap Saleh yang juga Fraksi PAN itu. ** msj
- Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar – Juli 1, 2025
- Sekdako Binjai Pimpin Apel Gabungan Sambut Harganas 2025, Perkuat Kolaborasi Bangun Keluarga Tangguh – Juni 30, 2025
- Kepala BNNK Hadiri Ujian Kenaikan Tingkat Taekwondo Kota Binjai – Juni 30, 2025
