Asaberita.com, MEDAN – Ratusan buruh dari berbagai elemen yang ada di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Selasa (6/9/2022). Aksi para buruh tersebut menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah beberapa hari lalu.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan bahwa aksi unjuk rasa mereka lakukan sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM yang sudah menyengsarakan rakyat.
“Kami datang ke DPRD Sumut untuk meminta wakil rakyat agar menyampaikan aspirasi kami untuk menolak kenaikan harga BBM. Kami minta aspirasi ini disampaikan ke pemerintah pusat agar mencabut kembali keputusan menaikkan harga BBM, karena menyengsarakan rakyat Indonesia,” kata Willy.
Ketua Eksko Serdang Bedagai Muhammad Lui Nasution mengatakan beberapa tahun ini upah buruh tidak naik. Dengan kenaikan harga BBM para buruh berharap pemerintah menaikan upah buruh 13 sampai 15 persen.
“Kenaikan harga BBM berdampak pada semua buruh, masyarakat susah dan sengsara. Berbagai kebutuhan pokok mahal, ongkos mahal, biaya sekolah anak mahal, masyarakat jadi semakin susah dan menderita akibat kenaikan harga BBM ini,” sebutnya.
Ia menyebutkan para buruh dan masyarakat kecil secara umum telah susah akibat pandemi covid yang berlangsung lebih dari 2 tahun.
Pemerintah, ujarnya, seperti tidak memiliki hati nurani dan tidak merasakan penderitaan rakyatnya. Sebab, baru usai pandemi masyarakat sudah dihadapkan pada naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, beras, cabai, bawang merah dan lainnya.
“Ditengah masih tingginya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat, utamanya para buruh, pemerintah malah menaikkan harga BBM dengan kenaikan yang sangat tinggi. Akibatnya, harga kebutuhan pokok pun makin meroket dan rakyat makin sengsara. Karenanya, mewakili masyarakat Serdang Bedagai, kami menolak kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Secara bergantian peserta unjuk rasa melakukan orasi dan meneriakan yel yel ‘hidup buruh’ serta penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Buruh mengatakan kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM sangat tidak populis dan tidak mencerminkan kalau ia berasal dari partai yang katanya ‘Partai Wong Cilik’.
Unjuk rasa buruh yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adi Syahputra yang datang menemui para buruh di depan gedung DPRD Sumut.
Misno yang berasal dari Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa fraksinya sepakat dengan tuntutan para buruh menolak kenaikan harga BBM, bahkan fraksinya sejak awal telah melakukan penolakan kebijakan itu.
“Tentu kami mewakili DPRD Sumut dari fraksi PKS akan tetap bersikukuh menolak kenaikan BBM,” tegasnya.
Misno menjelaskan bahwa alasan mereka menolak kenaikan harga BBM karena melihat kondisi beberapa tahun ini yang baru saja menghadapi pandemi Covid-19 dan berharap dapat diatasi dengan segera.
“Ini sudah redam (Covid-19) muncul lagi masalah yang baru kenaikan harga BBM. Ini berdampak dengan persoalan lain, berdampak pada barang, sembako dan menambah penderitaan rakyat menengah kebawah yang sangat membutuhkan. Sementara pendapatan mereka dibawah pendapatan rata-rata,” jelasnya.
Misno menyebut meski partainya belum memberikan rekomendasi terkait kenaikan harga BBM ini, tetapi Fraksi PKS DPRD Sumut sudah memberi pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM dan itu telah disampaikan dalam rapat paripurna dewan,” tandas Misno. (red/has)
