BINJAI — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai menyampaikan evaluasi kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Binjai setelah hampir satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (8/12/2025), sebagai hasil refleksi internal usai Ketua Umum HMI Cabang Binjai mengikuti kegiatan Sekolah Pimpinan yang digelar Pengurus Besar HMI (PB HMI).
Dalam forum tersebut, PB HMI menegaskan bahwa ukuran kepemimpinan publik tidak semata-mata ditentukan oleh stabilitas birokrasi. Kepemimpinan yang ideal harus mampu menuntaskan persoalan struktural, mengambil keputusan strategis, serta memberikan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Berangkat dari prinsip itu, HMI Cabang Binjai menilai kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini belum menunjukkan karakter kepemimpinan transformatif yang dibutuhkan daerah.
Menurut HMI, kebijakan pemerintah daerah sejauh ini cenderung bersifat normatif dan administratif tanpa terobosan signifikan yang mampu mendorong perubahan besar bagi masyarakat. Meskipun roda pemerintahan tetap berjalan, arah kebijakan dianggap belum memberikan dampak nyata yang mampu mengatasi persoalan mendasar masyarakat Kota Binjai.
Soroti Minimnya Pemberdayaan Pemuda
HMI Cabang Binjai juga menyoroti lemahnya orientasi pembangunan daerah dalam memaksimalkan peran pemuda. Mereka menilai pemerintah masih menempatkan pemuda sebagai objek kegiatan seremonial semata, tanpa memberi ruang partisipasi yang memadai dalam proses perumusan kebijakan. Kondisi ini membuat potensi kepemimpinan, kreativitas, dan daya kritis generasi muda tidak berkembang optimal.
Ekonomi Rakyat dan UMKM Dinilai Belum Tersentuh Kebijakan Struktural
Di sektor ekonomi, terutama pemberdayaan UMKM, HMI menilai pemerintah belum berhasil membangun ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan. Program yang berjalan disebut masih parsial dan belum menjawab persoalan mendasar, seperti akses permodalan, pendampingan jangka panjang, dan perluasan pasar. Tanpa penguatan struktural, klaim keberhasilan melalui program UMKM dianggap tidak memiliki makna substantif.
Pendidikan Masih Berjalan Administratif
Dalam bidang pendidikan, HMI mengkritik kebijakan yang dinilai masih terpaku pada pendekatan administratif. Fokus peningkatan kualitas, pemerataan akses pendidikan, dan pembentukan karakter peserta didik dinilai belum terlihat nyata. HMI menyebut hal ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Kebijakan Dinilai Tidak Merata, Ruang Dialog Terbatas
HMI Cabang Binjai juga mengingatkan adanya kecenderungan kebijakan yang tidak merata dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini dinilai dapat mencederai rasa keadilan publik. Selain itu, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa, disebut masih sangat terbatas. Kritik sering dipersepsikan sebagai gangguan, padahal menurut HMI, kritik konstruktif merupakan instrumen penting dalam perbaikan kebijakan.
Ketua Umum HMI Cabang Binjai, M. Dodi Setiawan LBS, menegaskan bahwa sikap kritis ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. “HMI hadir bukan untuk menyenangkan penguasa, tetapi untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Minta Pemerintah Lakukan Pembenahan Serius
Memasuki satu tahun kepemimpinan, HMI menilai sudah saatnya Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan arah pembangunan yang telah ditempuh. Satu tahun bukan lagi fase penyesuaian, melainkan saat untuk menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat. Pemerintah diminta melakukan pembenahan di sektor kepemudaan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan adil.
HMI Cabang Binjai menyimpulkan bahwa berbagai persoalan struktural masih belum terselesaikan dan bahkan terus berulang. Jika perbaikan lintas sektor tidak segera dilakukan, pemerintah berisiko kehilangan momentum dan kepercayaan publik. HMI menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat tidak akan tinggal diam menyaksikan stagnasi kepemimpinan.
“Kritik ini adalah peringatan intelektual agar Pemerintah Kota Binjai segera membuka ruang partisipasi lebih luas serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan,” tutup HMI Cabang Binjai dalam pernyataannya.
(ABN/Qhusyai)
- Muscab VI dan Rakerda DPD PKS Serdang Bedagai Berlangsung Khidmat dan Penuh Konsolidasi – Desember 13, 2025
- Kantah Tebing Tinggi Terima Kunjungan Kanwil BPN Sumut, Evaluasi Pelaporan PSN 2025 – Desember 13, 2025
- Harapan dalam Setiap Paket: 4.000 Sembako Tiba di Sumut dan Aceh, Ringankan Beban Korban Banjir – Desember 13, 2025
