Dipecat Bupati dari ASN Paluta, Farida Chairani Mengadu ke Ombudsman

Ombudsman
Farida Chairani mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut karena dipecat bupati dari ASN Paluta.

Asaberita.com, Medan – Farida Chairani, S.Pd, seorang Aparatur Sipil Negara di Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, karena dipecat sepihak dari ASN oleh bupati.

Dikatakan Farida, ia mengadu ke Ombudsman karena permintaan klarifikasi dan sanggahannya ke Bupati Paluta dan BKD Paluta atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.889/285/K/2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan tanggal surat 26 Maret 2021 belum ada jawaban yang pasti.

Laporan Farida Chairani diterima oleh Mory Yana Gultom, staf Ombudsman Sumut pada Rabu (25/8) dan menyatakan akan melakukan verifikasi dan menindaklanjuti laporan yang sudah diserahkan.

Dalam laporannya, Farida Chairani meminta agar Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara membuka tabir kebenaran dalam masalah pemecatan dirinya yang diduga cacat hukum.

Farida adalah ASN dengan jabatan sebagai guru SD Unit Kerja SDN No.100070 Sayurmatinggi. Mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 889/285/K/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Pemintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

nst

Saat diwawancarai sejumlah wartawan di Medan, Jumat (27/8), Farida mengaku sangat kecewa dengan tindakan Pemkab Paluta yang memberhentikannya sepihak tanpa ada surat peringatan 1, 2 dan 3.

“Sampai hari ini saya juga tidak ada jawaban pasti tentang alasan pertimbangan yuridis sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan tersebut. Alasan yang saya dapatkan adalah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah, yang dikaitkan dengan Pelanggaran Pasal 7 ayat 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kalau memang saya tidak masuk kerja, seharusnya ada surat peringatan dan pemanggilan untuk memberikan klarifikasi terkait tidak masuk kerja dan permasalahannya,” papar Farida.

BACA JUGA :  Rakornas Kepegawaian, Sabrina Sebut ASN Harus Peka dengan Perubahan

Lebih lanjut Farida Chairani menyampaikan bahwa sebelumnya, ia sudah mengurus perpindahan ke SLB Autis Jalan Pancing Medan dan sudah diberikan rekomendasi dari sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi dan BKD Provinsi memberikan rekomendasi pada 4 Maret 2021. Yang selanjutnya minta pelepasan dari Pemkab Paluta untuk selanjutnya bisa menjalankan tugas di SLB Autis Jalan Pancing Medan.

“Alasan utama meminta perpindahan ke Medan agar bisa merawat dan mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Akan tetapi, ketika meminta surat pelepasan dari Pemkab Paluta, yang didapat justru surat pemecatan oleh Bupati Paluta yang ditandatangani Andar Amin Harahap, pada tanggal 26 Maret 2021,” kata Farida.

Kepala BKD Paluta Hasan Basyri Siregar yang dikonfirmasi terkiat pemecatan terhadap Farida Chairani, menyatakan pemecatan itu dilakukan sudah sesuai dengan aturan. Sebab, Farida Chairani sudah tidak masuk kerja bertahun-tahun dan sudah sering dipanggil oleh Inspektorat.

Ketika ditanya terkait detail pelanggaran dan peluang Farida kembali diaktifkan, Hasan Basyri menyampaikan sudah tidak bisa lagi, dan upaya pemecatan itu sudah berlangsung 3 bulan, sedangkan upaya bandingnya sudah lewat 14 hari.

Menanggapi pernyataan Kepala BKD Paluta, Farida Chairani pun mempertanyakan apakah bisa semudah itu seorang Kepala Daerah memecat ASN tanpa mengikuti langkah-langkah yang digariskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Saya tidak pernah dipanggil, dinasehati secara lisan dan tulisan oleh atasan saya sendiri (Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Bagian Disiplin BKD Paluta). Saya memang pernah dipanggil oleh Inspektorat, tapi bukan terkait masalah disiplin. Tetapi masalah bubarnya mahasiswa Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) yang selama ini menuai berbagai masalah,” ungkap Farida.

BACA JUGA :  Menunggu Si Miskin Menggugat Kemensos

Masalah PSKGJ yang menuai banyak masalah, Farida sudah memberikan jawaban dan klarifikasi secara tertulis kepada Bupati, Inspektorat, BKD dan Kepala Dinas Pendidikan Paluta. Karena, ada banyak hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama dengan salah satu Universitas di Medan.

Untuk memperjelas status pemecatan atas dirinya, Farida juga sudah melapor ke BKD Provinsi dan pihak BKD Pemprov Sumut akan menindaklanjuti laporan Farida apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.

Ketua Umum Gerakan Mitra Santri Nusantara (Gema Santri Nusa) KH. Akhmad Khambali, SE, MM yang telah ditemui Farida Chairani untuk berkonsultasi, menyampaikan bahwa seorang Kepala Daerah tidakkah dapat semena-mena melakukan pemecatan kepada ASN.

“Kan ada proses panjang yang harus dilalui. Bukan ujuk-ujuk karena sentimen pribadi atau sesuatu hal yang dianggap menjadi ‘duri dalam daging’ langsung mengeluarkan surat pemecatan. Enak sekali jadi kepala daerah memiliki kekuasaan untuk memecat ASN di wilayahnya tanpa ada surat peringatan atau dipanggil secara khusus untuk memberikan jawaban,” kata Akhmad Khambali. (red/has)

 220 total views,  2 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *