Intervensi TWK, Ketua Komnas HAM Dicurigai Ingin Masuk Bursa Capres

Ikhyar Velayati
Kordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati
Ikhyar Velayati
Kordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati

 

Asaberita.com, Medan – Kordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati, mencurigai adanya motif tertentu dari Komnas HAM ngotot melakukan intervensi kasus tidak lulusnya 57 orang dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di KPK.

Bacaan Lainnya

“Tugas Komnas HAM sesuai dengan UU No 26 Tahun 2000 adalah fokus menyelidiki pelanggaran HAM berat, bukan mengurusi 57 orang yang tidak lulus kerja karena gagal dalam test TWK. Jangan jangan Ketua Komnas HAM ingin populer dan masuk bursa Capres 2024, soalnya isu TWK ini lagi viral di masyarakat”, sindir Ikhyar, di Medan, Rabu (9/6).

BACA JUGA :  Hari Ini, Tim Khusus Polri Periksa Irjen Ferdy Sambo Sebagai Tersangka

Ikhyar menghimbau agar Komnas HAM fokus menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini tidak ada progresnya.

“Komnas HAM itu punya PR dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat terencana yang di lakukan oleh negara sebelum pemerintahan Jokowi berkuasa, mulai dari pembantaian 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Trisakti-Semanggi I dan II 1998-1999, Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Wasior 2001-2002, Wamena-2003 (Papua), Pembunuhan Dukun Santet 1998 dan Peristiwa Simpang KAA (Aceh)”, jelasnya.

Ikhyar mengaku merasa aneh kenapa Komnas HAM mengurusi masalah tidak lulusnya 57 orang dalam TWK KPK yang bukan merupakan ranahnya, sementara tugas pokoknya tidak di kerjakan.

Selain itu, Ikhyar menghimbau agar 57 orang yang gagal test TWK mengadu ke Ombudsman RI.

BACA JUGA :  Forum Aktifis 98: Gunakan Mahkamah Partai Atasi Kisruh Demokrat

“Jika mereka merasa ada maladministrasi dalam TWK sehingga tidak lulus penerimaan masuk KPK, harusnya mengadu ke instansi terkait, dan jika laporannya belum di tanggapi silahkan lapor ke Ombudsman RI untuk dilakukan investigasi, bukàn malah lapor ke Komnas HAM, itu sama dengan kasus perceraian ngadunya ke polisi,” candanya.

Loading

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *