Politik Identitas Jadi Ancaman Calon PDIP

Muhammad Ikhyar Velayati Harahap. (foto/msj)

Asaberita.com – Medan – Sekretaris Forum Kajian Deradikalisasi Dan Moderasi Beragama (FKDMB) UINSU Medan Muhammad Ikhyar Velayati Harahap menilai, politik identitas tetap menjadi ancaman dan tangangan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

“Tidak dapat dihindari, giringan politik identitas tetap mengancam calon yang diusung PDIP, khususnya di Sumatera Utara,” kata Muhammad Ikhyar Velayati Harahap kepada Asaberita.com, Rabu malam (12/08/2020).

Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman Pilkada Jakarta 2017, Pilkada Sumut 2018 dan Pilpres 2019, kelompok- kelompok intoleran dan trans nasional seringkali menunggangi pilkada dengan menggunakan isu SARA untuk menghantam kekuatan reformis yang bersekutu dengan calon kepala daerah PDIP.

Seperti diketahui, bahwa Ketua Umum PDIP  Megawati Soekarno Putri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto resmi mengumumkan secara virtual 75  pasangan calon kepala daerah, 12 calon kepala daerah di antaranya berasal dari Sumatera Utara yang akan bertarung di Pilkada 2020 mendatang.

BACA JUGA :  Tuan Guru Batak (TGB) : Walikota Siantar Jangan Diam Terkait Jenazah Wanita Dimandikan 4 Pria

Ikhyar menjelaskan tekanan ekonomi dampak covid-19 serta kampanye isu digunakan para manipulator agama dalam meraih suara masyarakat mengakibatkan terjadinya pembengkakan sudut pandang, melihat sesuatu hanya berdasarkan satu versi, sehingga lazim muncul ungkapan calon A Kafir, calon B disetir asing dan aseng serta partai A komunis partai B islami dan seterusnya.

“Strategi dan kampanye berbasis SARA akhirnya melahirkan rasa saling curiga dan melahirkan blok politik mulai dari tingkat elit hingga masyarakat kelas bawah, rakyat kembali tertipu dengan idiom idiom berbasis SARA,” kata Ikhyar.

Ikhyar menambahkan calon kepala daerah maupun parpol yang menggunakan politik identitas disebabkan tidak punya program dan memiliki jejak rekam yang jelek. “Calon kepala daerah maupun parpol yang menggunakan politik identitas khususnya berbasis suku dan agama biasanya tidak punya program yang bisa dijual ke masyarakat serta punya jejak rekam yang buruk di masyarakat, sehingga kampanye dengan sentimen agama maupun suku dapat menutupi kelemahannya,” kata Ikhyar.

BACA JUGA :  Baznas dan MDI Sumut Bersinergi Berdayakan UPZ

Menghadapi ancaman politik SARA tersebut, dirinya memberikan formula untuk mengatasinya. “Mengacu pada potensi SARA dalam pilkada serentak 2020, PDIP harus aktif menjalin komunikasi, mengorganisir dan membuat komitmen dengan para ormas agama, tokoh agama serta intelektual moderat untuk bersama sama menghempang dan menjadikan para manipulator agama serta kaum intoleran sebagai musuh bersama dalam pilkada saat ini. Selain itu aparat hukum harus bertindak tegas dan konsisten dalam menindak pelaku isu SARA yang ada di masyarakat,” katanya. ** msj

 

369 total views, 6 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *