Putusan Prapid PN Balige Tamparan Keras Bagi Kejaksaan

Advokat
Pengacara senior BMS Situmorang, SH.

Asaberita.com, Jakarta – Putusan Pengadilan Negeri Balige yang mengabulkan gugatan Pra Pradilan (Prapid) atas kasus korupsi Bansos Covid-19 dengan tersangka JS dan SR mendapat reaksi keras dari para praktisi hukum, salah satunya adalah pengacara BMS Situmorang, SH.

“Selamat kepada Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea yang telah berhasil meyakinkan hakim Sandro Imanuel Sijabat SH, bahwa keputusan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Samosir tidak berdasar secara hukum” terang BMS Situmorang melalui siaran persnya, Rabu (14/7).

Advokat senior asal Kebupaten Samosir yang berdomisili di Jakarta ini menyatakan, putusan hakim Sandro Imanuel ini tentu menjadi tamparan memalukan bagi institusi Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Sumut cq. Kejaksaan Negeri Samosir.

“Kalau masih peduli dengan marwah atau kewibawaan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, seyogianya Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Sumut cq. Kejaksaan Negeri Samosir bekerja keras untuk membuktikan bahwa putusan hakim Sadro Imanuel Sijabat keliru atau tidak beralasan secara hukum,” tegas BMS Situmorang.

BACA JUGA :  Oknum Jaksa Diduga Main Proyek di Sergai, Kejagung Harus Turun Tangan

Lebih lanjut, BMS Situmorang menjelaskan, bila melihat pertimbangan hakim Sandro Imanuel yang mengatakan penetapan tersangka terlebih dahulu harus ada menyebutkan penghitungan jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti oleh instansi yang berwenang, maka JPU Kejari Samosir hendaknya memahami dan berusaha memenuhi isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang berbunyi “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional.”

nst

Sebagaimana diketahui, hakim tunggal pada PN Balige mengabulkan gugatan Pra Pradilan yang diajukan pemohon Jabiat Sagala yang merupakan Sekda Samosir dan mantan Plt Kadis Perhubungan Pemkab Samosir, terhadap penetapan tersangkanya oleh Kejari Samosir berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 jo. Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 32020) di Kabupaten Samosir. (has/rel)

 176 total views,  2 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *