JAKARTA – Sebanyak 125 fasilitator dari Papua dan Maluku peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator dalam Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) siap kembali ke daerah masing-masing untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam upaya menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Para fasilitator diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memotivasi masyarakat agar aktif dalam perencanaan program pemberdayaan. Melalui Dana Desa 2025, masyarakat dapat didorong mengikuti pelatihan keterampilan, khususnya dalam mengolah sumber daya alam lokal menjadi produk bernilai tambah.
Hal ini disampaikan Drs. Syaiful Syafri, MM, saat memberikan materi Merancang Rencana Kerja Inovatif untuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal pada pelatihan yang digelar Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (24/9). Peserta berasal dari 25 kabupaten di Papua dan Maluku.
Menurut Syaiful, fasilitator berperan penting mendorong masyarakat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerajinan, peternakan, perikanan, maupun pertanian terpadu berbasis desa. Program ini harus didukung data akurat terkait sumber daya alam, manusia, serta sarana desa.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberdayaan dapat dicapai melalui kerja sama pemerintah desa dengan tenaga pelatih terampil, sehingga masyarakat mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. BUMDes berperan dalam memasarkan hasil produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian sekaligus melahirkan produk unggulan desa.
Lebih lanjut, masyarakat juga perlu difasilitasi untuk memiliki merek, kemasan menarik, serta izin dari BPOM dan dinas perindustrian maupun perdagangan agar produk UMKM mampu menembus pasar yang lebih luas. Sementara bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, fasilitator diharapkan dapat menghubungkan masyarakat dengan dinas terkait di daerah.
Syaiful yang juga pernah menjabat Pj. Bupati Batu Bara (2008) dan Kadis Sosial Sumut (2010) menekankan pentingnya sinergi dengan perusahaan melalui dana CSR. Hal ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 serta PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan dukungan pemerintah daerah.
“Jika hasil pelatihan ini benar-benar diterapkan, maka fasilitator akan menjadi ujung tombak dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Papua dan Maluku. Dukungan kepala daerah dan pengusaha lokal, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan sarana desa, akan mempercepat pencapaian target 2026,” ujar Syaiful.
Pelatihan Tekad 2025 menghadirkan 10 narasumber dari Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pertanian, Koperasi, serta tenaga ahli di bidang teknologi. Syaiful Syafri tampil bersama Dr. Mhd Arqam, M.Pd dengan moderator Farida Sijabat dari Kemendes PDTT.
Rangkaian kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Desa PDTT yang diwakili Dirjen PIDDT, Dr. H. Tabrani, M.Pd, dan dihadiri sejumlah pejabat eselon I dan II Kemendes PDTT. (ABN/dan)
Komentar ditutup.