Oleh: Herianto, SE
KEBIJAKAN Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100% 12 bulan hanya di HIMBARA (PP 8/2025 jo PP 21/2026) sering dibaca sebagai kebijakan otoriter Presiden Prabowo Subianto. Padahal itu adalah puncak dari State Capitalism yang dibangun sejak 2016 di era Presiden Jokowi.
HIMBARA dibesarkan Jokowi dari bank biasa menjadi raksasa aset Rp 5.500 triliun. PP 36/2023 tentang DHE 30% 3 bulan yang diteken Jokowi 12 Juli 2023 adalah percobaan pertama mengunci dolar. Gagal. Hanya 5,8% patuh.
Di era Prabowo, dosisnya dinaikkan tiga kali lipat: 100% 12 bulan di HIMBARA, plus insentif pajak 0% untuk bunga DHE di HIMBARA. Tujuannya bukan untuk mempersulit eksportir, tapi untuk mencari modal Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih Rp 240 triliun di tengah keterbatasan APBN.
Di sinilah jebakannya, dan di sinilah kotak Pandora dibuka.
HIMBARA Mengambil Fungsi BI
UU BI No.23/1999 Pasal 7 jelas: hanya Bank Indonesia yang berwenang mengatur devisa untuk stabilitas Rupiah.
Ketika USD 2,2 miliar per bulan dikunci 12 bulan di HIMBARA, BI kehilangan instrumen. Cadangan devisa BI turun ke USD 138 miliar. Saat Rupiah melemah ke Rp 16.800, BI tidak bisa intervensi karena dolarnya terkunci di HIMBARA. Fungsi BI diambil HIMBARA.
Inilah yang disebut financial repression yang mengancam dua agenda Presiden: Smelter Gresik dan kursi OECD.
Freeport mendapat pengecualian 30% boleh ke Amerika karena BIT, sementara pengusaha nikel Morowali dan sawit Belawan wajib 100% di HIMBARA. Diskriminasi ini memicu protes AmCham dan ancaman gugatan BIT yang mengganggu IUPK hingga 2061. Syarat OECD adalah independensi bank sentral dan non-diskriminasi. Target OECD 2027 terancam.
Purbaya dan Kotak Pandora Rp 120 Triliun
Kunci jebakan ini adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Ketua LPS sejak 2020 era Jokowi, dilantik Menkeu 8 September 2025, dicopot 14 September 2026 lewat Keppres 97P/2026 diganti Suahasil Nazara.
PMK pajak 0% untuk DHE di HIMBARA yang menjadi dasar PP 21/2026 adalah karyanya. Namun setelah menjadi Menkeu, Purbaya melihat dolar DHE yang dikunci di HIMBARA itu larinya ke Danantara, bukan untuk menjaga Rupiah. Ia pun membuka data setoran keuntungan Danantara Rp 120 triliun.
Isinya 3 kotak yang dia buka di rapat kabinet 11 September 2026, tiga hari sebelum dicopot.
Kotak Pertama: Aliran Dolar Eksportir Medan ke Smelter Morowali. Dari wawancara penulis di Belawan dan KIM Medan: 17 eksportir sawit dan karet mengaku dipaksa buka rekening valas baru di HIMBARA, LC lama di Singapura masih jalan, biaya hedging naik 2,5% dan cash flow tertahan 12 bulan.
Kotak Kedua: Apartheid Devisa 30% vs 100%. Freeport tidak bisa dipaksa 100% karena akan gugat di ICSID Washington USD 5 miliar karena BIT Amerika-Indonesia 1968. Pengusaha lokal tidak punya BIT.
Kotak Ketiga: Pajak 0% yang dinikmati bukan eksportir. Deposito jumbo Rp 10 triliun di HIMBARA bunganya Rp 900 miliar/tahun pajaknya 0%. Jika di bank swasta pajak 20% atau Rp 180 miliar untuk negara.
Prabowo Tidak Ingin Meneruskan, Tapi Belum Bisa Keluar
Jokowi membangun State Capitalism dengan sadar. Prabowo tidak ingin meneruskan yang sudah di-capture itu. Visi beliau ekonomi kerakyatan: Kopdes Merah Putih, MBG, hapus utang petani. Tapi alatnya masih alat lama.
Secara timeline kebijakan, PP 21/2026 terbit Juni 2026 namun hingga akhir Agustus 2026 belum ada sinkronisasi juklak teknis antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Indikasi tarik-menarik kebijakan terlihat jelas antara kebutuhan menjaga penerimaan negara dari insentif pajak 0% dan kebutuhan mengembalikan fungsi moneter BI untuk menjaga Rupiah.
Dalam situasi ini, Presiden memilih tidak melakukan intervensi terbuka demi menjaga stabilitas, sambil menunggu momentum Perpres Harmonisasi yang tepat sebelum DSI satu pintu 1 Desember 2026.
Jalan Keluar: Perpres Harmonisasi 7 Poin
- Kembalikan fungsi BI: 70% di instrumen BI, 30% di HIMBARA.
- Hapus diskriminasi: semua sama 3 bulan.
- Transparansi Danantara: lapor triwulanan ke Presiden, DPR, BPK.
- Selamatkan Gresik: grace period 6 bulan dan subsidi bunga 3%.
- Selamatkan Medan: transisi 90 hari LC Singapura, hedging ditanggung LPPEI.
- Anti state capture: 1 grup max 20%, 40% wajib Kopdes & UMKM, 30% smelter nasional.
- Cabut pajak 0% diskriminatif: ganti pajak final 5% semua bank.
Jika State Capitalism Jokowi 2016-2023 adalah membangunkan raksasa HIMBARA, maka tugas sejarah Prabowo 2024-2029 adalah menjinakkannya. Bukan membunuhnya, tapi merebutnya kembali untuk rakyat.
(Penulis adalah Ketua Relawan Persatuan Nasional Sumut, Aktivis 98, PRD)
