MEDAN — Isu dugaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tengah menjadi sorotan publik. Beredar kabar bahwa dalam peristiwa tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan serta bendahara dinas turut diamankan. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Sumut maupun Pemerintah Kabupaten Labusel terkait kebenaran informasi tersebut.
Sejumlah warga menilai minimnya informasi resmi dari aparat penegak hukum memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat. Rumor yang beredar bahkan menyebutkan bahwa kedua pejabat tersebut sempat “diinapkan” di salah satu rumah makan di Kota Pinang setelah penangkapan. Namun, tanpa penjelasan yang jelas dari pihak berwenang, publik mempertanyakan apakah dugaan OTT itu benar terjadi atau hanya isu yang tidak berdasar.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (Perma Labusel) Sumatera Utara, Amiruddin Siregar, S.H., mendesak Polda Sumut untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kita sebagai negara hukum menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan kooperatif di hadapan publik. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menurun akibat dugaan kongkalikong antara oknum aparat dan pihak yang diperiksa,” tegas Amiruddin, Kamis (6/11/2025) di Medan.
Amiruddin menambahkan, bila tidak ada tindak lanjut yang jelas dari Polda Sumut dalam waktu dekat, pihaknya bersama mahasiswa Labuhanbatu Selatan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sumut dan Kantor Bupati Labusel sebagai bentuk protes terhadap dugaan pembiaran kasus tersebut.
“Jika benar ada OTT, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas, adil, dan tidak tebang pilih. Semua proses harus dilakukan secara terbuka sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi secara menyeluruh,” ujarnya.
Perma Labusel juga berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan tidak ada intervensi atau perlakuan istimewa terhadap pihak yang diduga terlibat.
Hingga berita ini diterbitkan, Polda Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait kebenaran isu OTT di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Selatan. Publik pun masih menantikan klarifikasi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah agar isu tersebut tidak berkembang liar di masyarakat.
(ABN/BS)
Komentar ditutup.