BALIGE — Pemerintah terus memperkuat akurasi data pertanian guna mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan pemutakhiran data Lahan Baku Sawah (LBS) yang digelar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba pada Selasa, 3 Maret 2026.
Rapat yang berlangsung di aula kantor pertanahan di wilayah Balige ini merupakan tindak lanjut atas permohonan data dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria terkait kegiatan pemutakhiran LBS parsial tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Bappeda Kabupaten Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, Dinas Pertanian Kabupaten Toba, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Toba. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan ketersediaan data lahan pertanian yang akurat.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai kebutuhan data yang diperlukan untuk kegiatan pemutakhiran Lahan Baku Sawah. Di antaranya meliputi inventarisasi sawah di luar data LBS tahun 2024, identifikasi perubahan fungsi lahan sawah menjadi non-sawah, serta penyediaan risalah dan data spasial terkait Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP).
Selain itu, pembahasan juga mencakup kebutuhan dokumentasi lapangan berupa foto geotagging serta surat konfirmasi dari pemerintah daerah atau perangkat daerah terkait sebagai bentuk validasi data. Seluruh komponen tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa data yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan instansi teknis dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data. Data yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian, terutama dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah produktif.
Pikak Kantah Toba menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data pertanahan yang valid dan terpercaya. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kebijakan penataan agraria sekaligus memperkuat program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Toba.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.