ASAHAN – Komisi II DPR RI melaksanakan sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program pertanahan nasional sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung percepatan pelayanan pertanahan.
Sosialisasi tersebut dipimpin Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., dan dihadiri sekitar 100 peserta dari masyarakat Kabupaten Asahan.
Dalam kegiatan itu, Ahmad Doli menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung program strategis ATR/BPN, khususnya yang berkaitan dengan legalitas dan kepastian hukum atas tanah.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap program pertanahan menjadi faktor penting dalam menciptakan tertib administrasi dan mengurangi potensi sengketa lahan di daerah.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Pangihutan Manurung, S.H., M.A.P., Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat Kanwil BPN Sumatera Utara Aderina, S.E., M.Si., Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Erwin Marulam Sidjabat, S.E., serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Elfijar Azan Syah Putra, A.Ptnh.
Kehadiran jajaran ATR/BPN itu sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai berbagai program prioritas nasional di sektor agraria dan pertanahan.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya program strategis nasional ATR/BPN, termasuk dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang transparan serta akuntabel.
Selain menjadi sarana edukasi, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan DPR RI terkait persoalan pertanahan yang dihadapi di daerah. Dengan demikian, program-program strategis ATR/BPN diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.