MEDAN – Upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai–Langsa terus dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi untuk membahas penyelesaian berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berpotensi menghambat pembangunan proyek strategis tersebut.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 2026, berlangsung di Aula Adhi Guna Kanwil BPN Sumut serta diikuti secara daring oleh sejumlah pihak terkait. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan di lapangan sekaligus mencari solusi atas sejumlah persoalan yang muncul selama proses pembangunan dan pengadaan tanah.
Dalam rapat tersebut, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan dibahas secara menyeluruh, mulai dari persoalan administrasi, proses pengadaan lahan, hingga potensi gangguan yang dapat memengaruhi kelancaran pembangunan proyek. Para peserta rapat juga merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang dinilai efektif, terukur, dan dapat segera diimplementasikan.
Pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa sendiri merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Kanwil BPN Sumut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penguatan koordinasi dinilai penting guna menciptakan proses pengadaan tanah yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terdampak pembangunan.
Melalui kolaborasi yang terbangun antara seluruh pihak, diharapkan berbagai tantangan yang muncul dalam pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa dapat segera diselesaikan sehingga proyek tersebut dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga berharap percepatan pembangunan infrastruktur strategis ini nantinya tidak hanya meningkatkan aksesibilitas transportasi, tetapi juga menghadirkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pembangunan.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.