MEDAN — Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat profesionalisme di bidang survei dan pemetaan pertanahan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Penata Kadastral dan Asisten Penata Kadastral,belum lama ini.
Pelaksanaan uji kompetensi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian ATR/BPN dalam memastikan para tenaga profesional di bidang kadastral memiliki kemampuan teknis, kompetensi, serta integritas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan pertanahan yang semakin modern, akurat, dan terpercaya. Keberadaan tenaga kadastral yang kompeten dinilai memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pertanahan, termasuk percepatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah.
Melalui proses uji kompetensi, para peserta diharapkan mampu menunjukkan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengukuran, pemetaan, hingga administrasi pertanahan. Standar kompetensi tersebut menjadi aspek penting untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Selain meningkatkan kemampuan teknis, pelaksanaan uji kompetensi juga diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di sektor pertanahan. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, tenaga kadastral dituntut memiliki kemampuan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas.
Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, diharapkan lahir tenaga Penata Kadastral dan Asisten Penata Kadastral yang berkualitas, kompeten, dan siap mendukung percepatan program pelayanan pertanahan di Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan upaya Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan sistem pelayanan pertanahan yang profesional, modern, serta berorientasi pada kepastian hukum dan kepuasan masyarakat.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.