JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Nasional Pemuda Indonesia (PP PNPI), Syamsul Rizal, S.H., S.Sos., menegaskan bahwa sinergi antara pemuda dan pemerintah merupakan faktor strategis dalam mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting untuk membangun Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.
Syamsul Rizal menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, pelaksanaan amanat konstitusi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penerus pembangunan nasional.
“Pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional,” ujar Syamsul Rizal.
Ia menilai generasi muda merupakan aset bangsa yang memiliki energi, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan global. Potensi tersebut, kata dia, perlu diarahkan melalui kebijakan yang mampu membuka ruang partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional.
Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, pelatihan vokasi, akses permodalan, pendampingan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja yang layak.
Menurut Syamsul Rizal, kebijakan yang berpihak kepada pengembangan kapasitas pemuda akan melahirkan generasi yang produktif, berdaya saing, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional.
Mantan Ketua Umum KNPI tersebut juga menilai sinergi antara pemuda dan pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki arti penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga persatuan nasional, serta memastikan arah pembangunan tetap berlandaskan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Ia menegaskan bahwa pemuda tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, pemuda harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun gagasan, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, mengawal implementasi program pembangunan, hingga menghadirkan berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi bangsa.
Menurutnya, di tengah arus globalisasi dan percepatan transformasi digital, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi oleh generasi muda diharapkan mampu melahirkan berbagai terobosan di sektor industri, ekonomi kreatif, pertanian, hingga digitalisasi ekonomi.
Sementara itu, pemerintah diharapkan terus membangun ekosistem yang mendukung tumbuhnya industri nasional yang tangguh, mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat koperasi dan UMKM, serta memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Syamsul Rizal menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pemuda merupakan prasyarat penting dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945. Melalui semangat gotong royong, nasionalisme, dan tanggung jawab bersama, cita-cita mewujudkan Indonesia yang mandiri secara ekonomi, berkeadilan sosial, serta sejahtera bagi seluruh rakyat diyakini akan semakin mudah dicapai.
“Pemuda adalah kekuatan perubahan, sementara pemerintah merupakan pengarah pembangunan. Ketika keduanya berjalan seiring, Indonesia akan semakin kokoh melangkah menuju masa depan yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” tutup Syamsul Rizal.
(ABN/Leriadi)
Komentar ditutup.