MEDAN – Sultan Deli XIV, Tuanku Arya Lamdjiji, terpilih sebagai Ketua Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Sumatera Utara. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim di Sumatera Utara.
Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah dalam Workshop Pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Senin (16/11/2026).
Selain memilih ketua, pertemuan itu juga menyepakati pembentukan Tim Formatur yang bertugas menyusun dan menyempurnakan struktur kelembagaan forum, termasuk merumuskan mekanisme kerja serta agenda kolaborasi ke depan.
Workshop dibuka Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sumatera Utara, Sry Puspa Sari SE MSi.
Dalam sambutannya, Sry menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D). Namun, implementasinya membutuhkan koordinasi lintas sektor serta integrasi yang lebih kuat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan sangat diperlukan.
Karena itu, pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI diharapkan melengkapi dan memperkuat peran Kelompok Kerja (Pokja) PRKBI yang telah dibentuk Pemprov Sumut. Sinergi kedua wadah tersebut diharapkan mampu memperjelas pembagian peran sekaligus menghasilkan program kolaborasi yang konkret dan terukur.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap kita dapat membangun kesepahaman, menyempurnakan kerangka kelembagaan, dan merumuskan mekanisme kerja forum yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada hasil,” ujar Sry.
Sementara itu, Senior Provincial Coordinator Oxford Policy Management Limited (OPML), Dr Agus Marwan MSP, menilai keberadaan Forum Multistakeholder PRKBI memiliki posisi strategis untuk mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Sumatera Utara.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi perubahan iklim maupun mendorong penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Dibutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif organisasi nonpemerintah (NGO), sektor swasta, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama NGO, private sector, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat implementasi PRKBI di Sumut,” ungkapnya.
Agus berharap forum tersebut nantinya menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi multipihak untuk mempertemukan gagasan, sumber daya, serta berbagai inisiatif dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK dan penguatan ketahanan iklim daerah.
Terbentuknya forum ini juga diharapkan mampu menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan berbagai inisiatif masyarakat. Selain itu, forum diharapkan mendorong sektor swasta menerapkan praktik usaha ramah lingkungan serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui riset, inovasi, dan pengembangan pengetahuan.
Dengan kepemimpinan Sultan Deli XIV, Tuanku Arya Lamdjiji, forum tersebut diharapkan mampu membangun jejaring kolaborasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen pembangunan.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan pembentukan kelembagaan menjadi program kerja dan aksi nyata. Mulai dari penguatan koordinasi, identifikasi potensi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.
Workshop ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Initiative Phase II (LCDI-2), hasil kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO). Kegiatan difasilitasi PT Hatfield Indonesia dengan menghadirkan fasilitator Prof Hamdani Harahap dan Tarsudi.
Melalui forum tersebut, Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat langkah bersama menuju pembangunan rendah emisi, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi perubahan iklim. (ABN/dan)




















