JAKARTA — Kepala Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar, Leriadi, S.Sos, mengapresiasi langkah cepat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini juga menjabat sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam membekukan operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Langkah ini menunjukkan perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan yang selama ini hanya menguntungkan korporasi besar,” kata Leriadi, Selasa (10/6).
Leriadi, yang juga Koordinator Ijeck Effect Sumatera Utara, merespons maraknya perhatian publik terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan di kawasan yang dikenal sebagai “surga terakhir di bumi” itu. Menurutnya, keputusan pembekuan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Bahlil merupakan upaya nyata negara dalam menyikapi ketimpangan dan kerusakan ekosistem yang terjadi.
Pemerintah sebelumnya membekukan beberapa IUP, termasuk milik PT Gag Nikel—anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM)—sambil menunggu hasil verifikasi tim yang diterjunkan langsung ke lokasi.
“Ini adalah bentuk konkret kehadiran negara dalam menyelesaikan polemik berkepanjangan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar, terutama bagi pelaku lokal dan UMKM yang selama ini hanya menjadi penonton,” ujar mahasiswa Pascasarjana UNAS Jakarta itu.
Secara khusus, Leriadi menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan Bahlil terhadap tanah kelahirannya. Ia menyebut pengalaman panjang Bahlil di Papua menjadi faktor penting di balik komitmennya untuk menjaga kampung halaman.
“Bahlil ingin membuktikan bahwa perantau juga bisa membangun kampung halamannya. Ini menjadi contoh sekaligus ajakan bagi masyarakat Papua agar menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Leriadi juga menyinggung latar belakang pendidikan Bahlil yang tumbuh di Papua, mulai dari SD Negeri 1 Seram Timur, SMP Negeri 1 Seram Timur, hingga SMA YAPIS Fakfak, sebelum melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura.
“Papua adalah tempat beliau dibesarkan dan mengenyam pendidikan. Tak heran bila kini ia mengambil langkah strategis untuk membela masyarakat kecil di sana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembekuan IUP dilakukan secara objektif dan bukan merupakan warisan kebijakan di masa Bahlil menjabat. “Sebagian besar izin ini terbit di era sebelumnya, seperti saat Ignasius Jonan menjabat Menteri ESDM. Jadi penting untuk meluruskan agar masyarakat tidak keliru memahami konteksnya,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Leriadi mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan Bahlil dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya.
“Kami yakin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan ini. Tapi kami akan terus mendukung dan menyosialisasikan kebijakan Bahlil sebagai langkah berani untuk masa depan Papua dan Indonesia yang lebih adil,” pungkasnya.
(ABN/LR)
Komentar ditutup.