MEDAN – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet terbesar sepanjang pemerintahannya dengan melantik 18 pejabat sekaligus di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Perombakan tersebut menyentuh jantung ekonomi fiskal, hilirisasi, dan keamanan nasional.
Sejumlah posisi strategis diisi wajah baru. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dijabat Bahlil Lahadalia yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dijabat Sugiono, Menko Politik dan Keamanan (Polkam) dijabat Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri dijabat Arrmanatha Nasir, dan Menteri Perindustrian dijabat M. Sarmuji.
Selain itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Drajad Hari Wibowo, dua Wakil Menteri Keuangan baru Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto yang menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo Sigit selanjutnya digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Aktivis 98, Herianto, S.E., menilai perombakan tersebut merupakan kebutuhan riil untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan ekonomi.
“Reshuffle 1 Oktober ini bukan bagi-bagi kursi. Ini jurus Presiden Prabowo untuk mengunci brankas Rp600 triliun yang bocor selama 34 tahun karena laporan palsu, 100 ton menjadi 50 ton. Pintu sudah satu, penjaga sudah baru,” kata Herianto di Medan, Kamis malam (1/10/2026).
Konsekuensi terhadap Stabilitas Ekonomi Fiskal
Menurut Herianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang diuji. Pemerintah harus menarik dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp120 triliun dan menanggung jatuh tempo pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp37,7 triliun per 25 September 2026. Di sisi lain, kebocoran ekspor akibat praktik underinvoicing dan transfer pricing masih terjadi.
“Karena itu tim fiskal dipertebal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang baru dilantik pada 14 September lalu kini diperkuat dua Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Tugasnya satu: memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100 persen berjalan, devisa pulang, dan pajak tidak hilang lagi,” ujarnya.
Pasar merespons secara volatil. Pada perdagangan 1 Oktober, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terperosok ke level 5.973 dan ditutup melemah 1,02 persen ke level 6.009,5 dengan aksi jual bersih investor asing ( net foreign sell ). Nilai tukar rupiah juga tertekan ke Rp17.966 per dolar Amerika Serikat (AS).
Namun, menurut Herianto, tekanan tersebut bukan semata-mata karena reshuffle, melainkan kombinasi imbal hasil ( yield ) obligasi Pemerintah AS yang tinggi dan sentimen global. Pasar saat ini menunggu kejelasan kebijakan (policy clarity) dari tim ekonomi baru.
Konsekuensi terhadap Penguatan Hilirisasi dan Kunci 1 Januari 2027
Konsekuensi kedua adalah penguatan hilirisasi sebagai program andalan Presiden Prabowo.
Herianto menjelaskan, hilirisasi selama ini terpecah antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi. Akibatnya, harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kebun dan Pasar Lelang (KPBN) sebesar Rp14.938 per kilogram jauh di bawah harga dunia di Rotterdam sebesar Rp27.882 per kilogram.
“Selisih Rp12.944 dikali 30 juta ton, sama dengan Rp388 triliun hilang hanya dari CPO mentah, belum termasuk turunan yang totalnya mencapai Rp538 triliun hingga Rp588 triliun,” jelasnya.
Dengan ditunjuknya Bahlil sebagai Menko Hilirisasi merangkap Menteri ESDM, komando menjadi tunggal. Hal tersebut berkaitan langsung dengan Kunci 1 Januari 2027, yaitu kebijakan Satu Pintu Ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Kunci 1 Januari 2027 adalah kebijakan satu pintu ekspor. Payung hukumnya sudah terkunci,” tegasnya.
Payung hukum tersebut adalah PP Nomor 24 Tahun 2026 yang memandatkan DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor, serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 untuk batu bara, Nomor 16 Tahun 2026 untuk CPO, dan Nomor 17 Tahun 2026 untuk ferro alloy yang terbit pada 8 Juni 2026.
Masa transisi ditetapkan 1 Juni hingga 31 Desember 2026 melalui sistem CEISA 4.0 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan wajib penuh (full mandatory) mulai 1 Januari 2027. DSI sendiri resmi menjadi BUMN pada 25 Mei 2026.
“Cara lama, eksportir menjual murah ke perusahaan cangkangnya sendiri di Singapura, selisihnya di parkir di luar negeri. Cara baru per 1 Januari 2027, eksportir wajib menjual terlebih dahulu ke DSI di dalam negeri dengan harga wajar, baru DSI yang menjual ke luar negeri dengan harga dunia. Brankas terkunci, devisa pulang, pajak utuh,” tegas Herianto.
Di sisi keamanan, Kapolri baru Suyudi Ario Seto ditugaskan untuk membersihkan praktik tambang ilegal dan premanisme di kawasan industri agar agenda hilirisasi dapat berjalan optimal.
Harapan kepada Kabinet Baru
Di akhir pernyataannya, Herianto, S.E. menitipkan harapan besar kepada kabinet baru hasil reshuffle 1 Oktober 2026 agar mampu menjadi motor perbaikan ekonomi nasional.
“Kami berharap kabinet baru ini tidak hanya solid, tetapi juga mampu memberikan dukungan penuh terhadap perbaikan ekonomi nasional yang saat ini sedang diuji. Terutama untuk menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo sebagai jalan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat,” ujar Herianto.
Menurutnya, PSN tidak boleh hanya menjadi proyek mercusuar, tetapi harus dirasakan langsung oleh petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
“Jika hilirisasi terkunci, kebocoran Rp600 triliun terselamatkan, dan PSN berjalan adil, maka cita-cita ekonomi Pancasila, yaitu kesejahteraan dan keadilan ekonomi, bukan lagi jargon. Rakyat di Labuhan Batu, Asahan, dan Pelalawan yang selama ini hanya mendapat ampas sawit, harus mendapat buahnya,” tegas aktivis 98 tersebut.
Ia menutup dengan pesan bahwa reshuffle merupakan awal, bukan akhir.
“Pintu sudah satu, penjaga sudah baru, jadwal kunci 1 Januari 2027 sudah ditetapkan. Sekarang waktunya kerja. Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Jika kabinet kompak, insyaallah brankas negara terkunci, ekonomi stabil, dan keadilan ekonomi terwujud,” pungkasnya.
(ABN)
