MEDAN – Aktivis 98, Herianto, S.E., menilai pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan pertumbuhan tercepat di Asia maupun dunia harus dimaknai lebih dari sekadar pujian diplomatik. Menurutnya, pengakuan tersebut merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan Putin itu disampaikan dalam forum APEC CEO Summit 2026 di Shenzhen, China, Rabu (18/11/2026). Pernyataan tersebut kemudian dikutip melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Putin menyampaikan, “Tahun depan, Rusia akan memiliki perjanjian dengan salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia, yaitu Indonesia.”
Menanggapi pernyataan tersebut, Herianto mengatakan, pengakuan dari pemimpin negara besar di forum internasional seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi nasional, sekaligus memastikan hasil pembangunan dirasakan langsung oleh rakyat.
“Pujian dari seorang pemimpin negara besar di forum internasional itu bukan hadiah. Pujian itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ekonomi kita yang terbesar dan tercepat berkembang itu juga ekonomi yang paling berpihak kepada rakyatnya,” ujar Herianto di Medan, Jumat (20/11/2026).
FTA Indonesia-EAEU, Membuka Akses Pasar 570 Juta Penduduk
Herianto menjelaskan, perjanjian yang disinggung Putin berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU), yang terdiri atas Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.
Perjanjian tersebut telah ditandatangani di St. Petersburg, Rusia, pada 21 Desember 2025. Adapun rencana yang disampaikan Putin di Shenzhen berkaitan dengan pemberlakuan perjanjian tersebut pada awal 2027.
Menurut Herianto, kerja sama perdagangan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjangkau pasar yang mencakup sekitar 570 juta penduduk di lima negara anggota EAEU.
“Perjanjian ini membuka pasar seluas 570 juta orang di lima negara EAEU. Dalam tiga tahun terakhir, pasar preferensial mitra Rusia itu naik tiga kali lipat, dari 185 juta menjadi 570 juta orang. Indonesia masuk dalam daftar itu,” jelasnya.
Ia menilai, melalui pengurangan maupun penghapusan tarif perdagangan, produk-produk Indonesia berpeluang memperoleh akses yang lebih kompetitif di kawasan tersebut.
Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki potensi besar antara lain minyak sawit dan produk turunannya, karet alam, kopi, hasil perikanan, tekstil, alas kaki, hingga furnitur.
Sumatera Utara Berpeluang, Petani dan Nelayan Harus Merasakan Manfaatnya
Bagi Sumatera Utara, Herianto melihat kerja sama perdagangan Indonesia-EAEU sebagai peluang ekonomi yang patut dimanfaatkan secara serius.
Menurutnya, Sumut memiliki sejumlah komoditas unggulan yang berpotensi menembus pasar internasional. Mulai dari kelapa sawit, karet, kopi, hingga produk perikanan dan industri furnitur.
“Sawit kita, karet kita, kopi kita, perikanan kita, tekstil kita, furnitur kita, bisa masuk ke pasar itu dengan tarif yang lebih rendah. Bagi Sumut, ini peluang yang nyata. Sawit di Langkat, karet di Simalungun, kopi di Lintong, itu komoditas kita,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa terbukanya akses pasar internasional tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan keuntungan perdagangan tidak hanya dinikmati perusahaan besar dan pelaku usaha yang memiliki akses langsung ke jalur ekspor.
Herianto menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menghubungkan peluang perdagangan global dengan peningkatan harga jual komoditas di tingkat petani, penguatan usaha nelayan, serta kesejahteraan pelaku UMKM.
“Kita harus mengawal agar keuntungan dari FTA itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar yang punya akses ke pelabuhan. Kita harus mengawal agar keuntungan itu sampai ke petani sawit di Langkat, ke petani karet di Simalungun, ke petani kopi di Lintong, ke nelayan di Belawan,” tegasnya.
Ia mencontohkan, keberhasilan kerja sama perdagangan tidak cukup diukur dari meningkatnya nilai ekspor atau aktivitas di pelabuhan. Indikator yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di sektor produksi.
“Kalau FTA itu membuat harga sawit naik, tapi yang naik cuma harga di pelabuhan, sementara harga di tingkat petani tetap murah, maka itu bukan kedaulatan. Itu komprador,” ujarnya.
Kedaulatan Ekonomi Bukan Berarti Menutup Diri dari Kerja Sama Asing
Lebih jauh, Herianto menilai kerja sama Indonesia dengan Rusia melalui FTA EAEU maupun dengan China dan negara-negara lainnya merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, Indonesia harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai negara tanpa terjebak dalam ketergantungan terhadap satu kekuatan ekonomi global.
Ia juga menyinggung kerja sama Indonesia-China melalui sejumlah nota kesepahaman (MoU) dalam forum APEC yang disebut mencapai US$86,8 miliar atau hampir Rp1.600 triliun.
“Itu namanya bebas aktif. Itu namanya tidak bergantung pada satu negara saja. Itu namanya kedaulatan. Kalau kita cuma bergantung sama China doang, itu namanya ketergantungan. Kalau kita cuma bergantung sama Amerika doang, itu juga ketergantungan. Tapi kalau kita kerja sama sama China, sama Rusia, sama Amerika, sama semua, dengan syarat kita yang tentukan, itu namanya kedaulatan,” ungkapnya.
Menurut Herianto, kedaulatan ekonomi bukan berarti menolak investasi dan perdagangan internasional. Sebaliknya, Indonesia harus mampu menentukan persyaratan kerja sama agar kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.
Ia kemudian mengingatkan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh modal. Bukan dikuasai oleh asing. Dikuasai oleh negara, untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Tiga Agenda Pengawalan: Transparansi, Produksi Nasional, dan Kritik Konstruktif
Agar peluang kerja sama ekonomi internasional tidak berhenti sebatas angka dan pernyataan di forum global, Herianto menyampaikan tiga agenda penting yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, transparansi realisasi investasi.
Pemerintah bersama Danantara diminta menyampaikan perkembangan realisasi MoU senilai US$86,8 miliar secara terbuka dan berkala kepada masyarakat.
Menurutnya, publik perlu mengetahui berapa banyak kesepakatan yang benar-benar telah diwujudkan menjadi pembangunan pabrik, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat nyata.
“MoU itu bukan investasi. MoU itu baru niat. Investasi itu baru terjadi kalau sudah ada pabrik, ada pekerja, ada produksi,” tegasnya.
Kedua, memastikan keberpihakan terhadap produksi nasional.
Herianto menilai setiap proyek yang bersumber dari kerja sama ekonomi internasional, baik melalui MoU APEC maupun FTA Indonesia-EAEU, harus memberikan ruang besar bagi industri dalam negeri.
Penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja Indonesia, dan transfer teknologi harus menjadi bagian penting dari setiap kerja sama investasi.
“Kalau kita membangun smart city, tapi lampu, kabel, sensor, dan software-nya semuanya impor, maka kita bukan membangun kedaulatan. Kita membangun ketergantungan yang baru, yang lebih canggih,” ujarnya.
Ketiga, mengawal kebijakan dengan cara santun dan konstruktif.
Herianto menegaskan, pengawasan terhadap pemerintah tidak harus dilakukan melalui kegaduhan, provokasi, ataupun saling menyalahkan. Kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, dengan tetap menjaga etika serta menghormati proses pemerintahan.
Ia menilai sikap kritis justru merupakan bagian dari dukungan terhadap pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.
“Kita tidak boleh mengawal dengan cara mengadu domba. Kita tidak boleh mengawal dengan cara memfitnah. Mendukung itu bukan berarti diam. Mendukung itu berarti mengingatkan kalau ada yang salah,” katanya.
Ukuran Keberhasilan Ekonomi Adalah Kesejahteraan Rakyat
Menutup keterangannya, Herianto kembali menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi ekonomi dan kerja sama perdagangan internasional tidak boleh hanya diukur melalui besarnya angka investasi, nilai MoU, maupun pengakuan dari pemimpin negara lain.
Menurutnya, ukuran paling mendasar dari keberhasilan pembangunan adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Orang akan lupa angka US$86,8 miliar dan tanggal 19 November 2026 di Shenzhen. Tapi orang tidak akan lupa kalau hidupnya berubah,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat akan merasakan manfaat pembangunan ketika anak-anak mereka memperoleh pekerjaan yang layak, petani mendapatkan harga jual yang adil, nelayan memperoleh penghidupan yang lebih baik, dan UMKM mendapatkan perlindungan serta kesempatan berkembang.
“Orang tidak akan lupa kalau anaknya dapat kerja yang layak. Orang tidak akan lupa kalau hasil sawahnya dibeli dengan harga yang adil. Orang tidak akan lupa kalau UMKM-nya dilindungi. Itulah kemakmuran yang dimaksud,” pungkas Herianto.
(ABN/BAS)




















