Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Berita

UMSU Beri Masukan Akademik kepada Panja DPR RI, Soroti Lima Aspek Penting RUU Pemilu

badge-check

Rektor UMSU, Prof. Dr. Akrim, M.Pd., saat menyampaikan lima rekomendasi akademik sebagai masukan dalam penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum, pada Jumat (20/11/2026). Perbesar

Rektor UMSU, Prof. Dr. Akrim, M.Pd., saat menyampaikan lima rekomendasi akademik sebagai masukan dalam penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum, pada Jumat (20/11/2026).

MEDAN – Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Prof. Dr. Akrim, M.Pd., menyampaikan lima rekomendasi akademik sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Provinsi Sumatera Utara di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara tersebut merupakan bagian dari masa persidangan II tahun Sidang 2026–2027, pada Jumat (20/11/2026).

Kunjungan kerja sekaligus forum untuk menghimpun pandangan, aspirasi, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan.

Hadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, beserta jajaran Panja Penyusunan RUU Pemilu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, serta perwakilan pimpinan perguruan tinggi.

Pada kesemapatan ini, Rektor UMSU menyampaikan bahwa penyusunan RUU Pemilu harus berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi, dengan memastikan terselenggaranya kompetisi politik yang adil, perlindungan terhadap hak pilih masyarakat, serta mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak.

“UMSU sangat mendukung agar RUU Pemilu menjamin kompetisi yang adil, melindungi setiap suara, dan menyediakan pemulihan yang efektif ketika terjadi pelanggaran. Karena itu, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut,” ujar Prof. Akrim.

Prof. Akrim berharap rekomendasi yang disampaikan UMSU dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Pemilu, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

“Semoga Panja dapat menuangkan usulan ini ke dalam draf RUU Pemilu, sehingga norma-norma yang dihasilkan dapat diawasi dan ditegakkan dengan baik serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu,” harapnya.

Berdasarkan kajian dan perspektif akademik, Akademis UMSU menyampaikan lima rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Pemilu yaitu regulasi yang stabil dan representatif. Berikutnya, mendorong kodifikasi norma-norma pokok kepemiluan, kompetisi politik yang adil dan bebas korupsi.

Rektor juga merekomendasikan hak pilih dan partisipasi yang inklusif, penyelenggara Pemilu yang independen dan transparan serta keadilan dan legitimasi hasil Pemilu.

Keterlibatan akademisi UMSU dijelaskannya, dalam rangka menjalankan peran strategis perguruan tinggi tidak hanya sebagai institusi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra kritis dalam proses pembentukan kebijakan publik. (ABN/dan)

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen UNPRI Dr ATS, ST, MM

19 Nov 2026 - 21:54 WIB

UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen UNPRI Dr ATS, ST, MM

Rektor USU Prof. Muryanto Amin terpilih jadi Ketua MRPTNI Periode 2027 –2028

19 Nov 2026 - 17:35 WIB

Rektor USU Prof. Muryanto Amin terpilih jadi Ketua MRPTNI Periode 2027 –2028

Audiensi ke Wali Kota Medan, Rektor UMSU Paparkan Persiapan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

19 Nov 2026 - 09:00 WIB

Audiensi ke Wali Kota Medan, Rektor UMSU Paparkan Persiapan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

Hadiri Rakor Nasional Penanganan Tindak Pidana Pertanahan 2026, Kakanwil BPN Sumut Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

19 Nov 2026 - 07:48 WIB

Hadiri Rakor Nasional Penanganan Tindak Pidana Pertanahan 2026, Kakanwil BPN Sumut Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

19 Nov 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Sedang Hot Nasional