JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada 12–13 November 2026 di Jakarta.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antarjajaran dalam mencegah serta menangani berbagai persoalan dan tindak pidana di bidang pertanahan. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum.
Kegiatan tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat langkah penanganan konflik dan sengketa pertanahan, termasuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan tanah serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan langkah tegas pemerintah dalam menertibkan perusahaan yang terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare.
Penertiban dilakukan melalui lima klaster berdasarkan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Langkah yang ditempuh mencakup pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU), pengambilalihan lahan bekas HGU oleh negara, serta tidak diterbitkannya HGU bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan.
Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah, khususnya pada lahan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. Penertiban juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hak atas tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak, tetapi harus diikuti dengan kewajiban pemanfaatan dan pengelolaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks penanganan tindak pidana pertanahan, pengawasan dan penegakan hukum memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktik penguasaan tanah secara melawan hukum, serta berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Keikutsertaan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara dalam rapat koordinasi nasional ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman dan kesamaan langkah jajaran pertanahan di daerah dalam melaksanakan kebijakan pencegahan serta penyelesaian persoalan pertanahan.
Selain itu, sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait menjadi faktor penting agar penanganan setiap kasus pertanahan dapat dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas penanganan sengketa dan konflik, serta mengambil langkah tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang pertanahan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat, menjaga aset negara, serta mendorong pemanfaatan tanah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dengan penguatan koordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, penanganan tindak pidana pertanahan diharapkan semakin efektif sehingga tercipta sistem pertanahan yang berintegritas, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
(ABN/BAS)






















