MEDAN – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara meminta Presiden Prabowo Subianto mengutamakan integritas, kompetensi, dan pengalaman politik nasional dalam menentukan calon Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan yang saat ini diemban Gibran Rakabuming Raka.
PW KAMMI Sumut menilai, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh didasarkan semata-mata pada kalkulasi politik praktis, kompromi koalisi, ataupun kepentingan elektoral menuju Pemilu 2029. Posisi tersebut merupakan amanah konstitusional yang membutuhkan figur negarawan dengan kapasitas kepemimpinan, pemahaman ketatanegaraan, serta pengalaman panjang dalam pemerintahan.
Bendahara Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irwandi Pratama, S.Pd., menegaskan bahwa calon Wakil Presiden harus memiliki pemahaman kuat terhadap hukum dan konstitusi, pengalaman dalam dinamika politik nasional, serta rekam jejak kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memahami konstitusi, menguasai persoalan ketatanegaraan, dan memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional. Bukan sekadar figur yang loyal kepada Presiden atau dianggap aman bagi kepentingan kekuasaan,” tegas Irwandi.
Dalam konteks tersebut, Irwandi menilai sosok Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D., merupakan salah satu figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman kenegaraan yang relevan.
Menurutnya, perjalanan panjang Yusril dalam dinamika politik dan pemerintahan nasional, sejak era Presiden Soeharto hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu modal penting yang patut dipertimbangkan.
Yusril diketahui pernah berkiprah sebagai penulis naskah pidato Presiden Soeharto pada 1992 dan terus terlibat dalam perjalanan politik serta pemerintahan nasional hingga saat ini.
Kewenangan Presiden Harus Berpihak pada Kepentingan Negara
PW KAMMI Sumut mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Mekanisme tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dengan demikian, Presiden memiliki peran strategis dalam mengusulkan dua nama calon, sementara MPR menjalankan kewenangan konstitusional untuk memilih salah satunya.
Menurut Irwandi, kewenangan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Jangan sampai kewenangan konstitusional Presiden berubah menjadi ruang kompromi antarelite. Dua nama yang diusulkan harus benar-benar mencerminkan kualitas kepemimpinan nasional, bukan sekadar hasil kesepakatan pembagian pengaruh politik,” ujarnya.
Kompetensi Hukum dan Pengalaman Politik Harus Menjadi Ukuran
PW KAMMI Sumut berpandangan bahwa jabatan Wakil Presiden membutuhkan kapasitas yang tidak sederhana. Seorang kandidat harus memahami konstitusi, sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, serta prinsip supremasi hukum.
Selain kompetensi hukum, pengalaman panjang dalam politik nasional juga dinilai penting agar calon Wakil Presiden memahami dinamika parlemen, proses legislasi, perumusan kebijakan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Kombinasi kompetensi dan pengalaman tersebut diperlukan agar Wakil Presiden mampu menjadi mitra strategis Presiden dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara.
“Jangan hanya mempertimbangkan siapa yang paling dekat dengan Presiden, paling loyal kepada partai, atau paling aman dalam peta politik 2029. Pertimbangkan siapa yang memiliki pemahaman konstitusi, pengalaman kenegaraan, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa,” lanjut Irwandi.
KAMMI Ingatkan Jangan Ada Dominasi Kepentingan Partai
PW KAMMI Sumut juga mencermati dinamika politik mengenai kemungkinan dua kandidat Wakil Presiden berasal dari Partai Gerindra, sebagaimana berkembang dalam sejumlah pemberitaan dan pernyataan elite koalisi.
Menurut Irwandi, latar belakang partai politik memang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kualitas seorang kandidat. Namun, proses penjaringan harus tetap mengedepankan kapasitas, integritas, dan kepentingan nasional.
Ia mengingatkan agar proses pengusulan calon tidak didominasi oleh kepentingan pembagian kekuasaan maupun kompromi politik antarelite yang berpotensi mengesampingkan kebutuhan bangsa.
Presiden, lanjutnya, harus memastikan setiap kandidat yang diusulkan memiliki kualifikasi kenegaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara terbuka oleh masyarakat.
Enam Sikap PW KAMMI Sumatera Utara
Atas dinamika tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara menyampaikan enam sikap sebagai bentuk perhatian terhadap kualitas kepemimpinan nasional.
Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengutamakan integritas, kompetensi hukum dan ketatanegaraan, serta pengalaman politik nasional dalam mengusulkan calon Wakil Presiden.
Kedua, menolak praktik politik transaksional, politik balas jasa, dan pembagian jabatan yang mengorbankan kepentingan bangsa.
Ketiga, meminta Presiden tidak menjadikan loyalitas personal, kedekatan politik, maupun kalkulasi elektoral menuju Pemilu 2029 sebagai pertimbangan dominan dalam menentukan kandidat.
Keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengusulan serta pemilihan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Kelima, meminta MPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara objektif, independen, dan bertanggung jawab.
Keenam, mendorong hadirnya kepemimpinan nasional yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar bangsa, mulai dari pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, hingga pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rakyat Membutuhkan Negarawan, Bukan Sekadar Penjaga Kekuasaan
PW KAMMI Sumut menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus diarahkan untuk memperkuat kualitas pemerintahan dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, bukan sekadar menjadi instrumen akomodasi kepentingan elite politik.
Di tengah berbagai persoalan bangsa, mulai dari tekanan ekonomi, pengangguran, ketimpangan pendidikan, hingga pemberantasan korupsi, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam terhadap persoalan kenegaraan serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan konstitusi dan kepentingan publik.
Irwandi menegaskan, rakyat membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya figur yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuatan politik.
“Jangan sibuk menghitung siapa yang pantas mendapatkan kursi, sementara rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis dalam membangun negara, bukan sekadar penjaga stabilitas kepentingan politik elite,” pungkasnya.
(ABN/BAS)




















