Asaberita.com, Medan – Koordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur menterinya dan Gubernur Sumut terkait konflik lahan antara Petani Desa Sei Mencirim dan Simalingkar versus PTPN II yang hingga kini tak kunjung selesai.
“Presiden harus tegas menegur menteri terkait dan Gubsu karena berlarutnya penyelesaian konflik lahan antara petani Sei Mencirim & Simalingkar dengan PTPN II. Sebab jika terlalu lama lahan pertanian tidak diredistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka ribuan petani beserta anak istrinya terlunta lunta kehidupan ekonomi mereka dan berpotensi menjadi tunawisma”, tegas Ikhyar kepada awak media di Medan, Kamis (7/7/2022).
Ikhyar mempertanyakan kendala yang di hadapi hingga redistribusi dan sertifikasi lahan belum terealisir hingga kini.
“Masalahnya apa lagi ini, subjek atau warga penerima lahan dan tapak rumah sudah di verifikasi oleh tim dan Pemprov Sumut, PTPN II sudah ok melepas ĺahannya, KSP sudah buat SK, Presiden sudah perintahkan, Menteri BUMN sudah ok, tapi hingga kini tanah dan pertapakan rumah yang menjadi hak petani belum terdistribusikan hingga kini. Apa menunggu para petani gelandangan semua baru tanah di distribusikan”, sindir Ikhyar yang juga di kenal sebagai Ketua relawan Jokowi-Ma’ruf Amin Sumut (Jamsu).
Ikhyar meminta agar Gubernur segera mengirimkan nama petani penerima lahan yang terverifikasi ke pemerintah pusat.
“Harusnya Gubernur segera menetapkan dan mengirimkan nama 1408 warga Sei Mencirim dan Simalingkar yang telah di verifikasi dan di putuskan bersama kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat segera membuat surat ke Gubernur dan PTPN II agar menanda tangani pelepasan lahan yang telah terverifikasi”, tutur ikhyar.
Ikhyar melanjutkan, jika sudah ada pelepasan.lahan dari PTPN II, maka pihak Kanwil BPN harus segera menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanah untuk tapak rumah dan lahan di duà desa tersebut ke masyarakat petani.
Ikhyar mewanti wanti Menteri terkait dan Gubsu agar segera menyelesaikan kasus sengketa lahan ini. “Jangan sampai masalah yang sederhana ini justru di buat rumit. Selain membuat rakyat Sei Mencirim dan Simalingkar sengsara, juga akan membuat nama baik pemerintahan Jokowi jelek di mata rakyat. Kasus ini juga berpotensi melanggar HAM”, jelas Bung Kesper, demikian ia akrab di sapa.
Sebelumnya, dua orang ibu-ibu petani dari Desa Simalingkar bernama Eliana Sembiring dan Riri Sembiring menerobos kerumunan massa dan bertemu dengan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Medan. Kedua ibu itu mengadukan kasus sengketa lahan warga Desa Sei Mencirim dan Simalingkar yang tak ķunjung selesai.
Saat itu Presiden Jokowi sedang berada di Pasar Petisah dalam rangka pemberian bantuan sosial dengan sejumlah agenda acara di Medan seperti menghadiri puncak acara Harganas 2022 di Lapangan Merdeka dan meninjau teknologi pengolahan kelapa sawit di PPKS, Jalan Brigjen Katamso Medan.
Konflik agraria antara warga Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan PTPN II sebenarnya sudah ada kemajuan yang signifikan. Sejumlah warga telah di verifikasi dan dijanjikan akan mendapat lahan untuk tapak rumah dan lahan garapan. PTPN II juga telah menetapkan titik lahan yang dimaksud. Namun meski telah ada titik terang, tapi hingga kini belum ada penyelesaian permasalahannya. (has)
