Asaberita.com, Jakarta – Fraksi PAN DPRD Tapanuli Selatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H Borkat SSos MM, Ketua Fraksi PAN Sawal Pane SE MSi dan anggota fraksi, H Mahmud Lubis, melaporkan PT Agincourt Resources (AR), ke Komisi VII DPR RI.
Perusahaan tambang emas di Kabupaten Tapsel itu dilaporkan karena dianggap gagal dalam menjalankan program CSR dan lainnya kepada masyarakat disekitar lokasi tambang. Kehadiran perusahaan ini tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena program-programnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat gagal dilakukan.
Laporan FPAN DPRD Tapsel kepada Komisi VII DPR-RI diterima oleh Wakil Ketua Komisi H Edy Soeporno, Jumat (10/2) lalu di Jakarta.
Mahmud Lubis menyebutkan, hal-hal yang dilaporkan antara lain berkaitan dengan 12 tahun lebih perjalanan lingkar tambang, hingga saat ini masih belum mampu melahirkan perubahan, terkait dengan kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang.
Kepada Eddy Soeparno, Fraksi PAN DPRD Tapsel menyimpulkan, rata-rata atau hampir semua program pemberdayaan ekonomi masyarakat PT AR di lingkar tambang, mengalami kegagalan.
Fraksi PAN juga menilai, PT AR tidak terbuka ke publik, baik ke tokoh masyarakat maupun pemerintahan tingkat desa dan kelurahan, terkait dengan program dan pagu anggaran CSR untuk setiap tahunnya.
“Sehingga terkesan dalam pelaksanaannya, pihak PT AR melakukan secara sepihak, alias kurang memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Mahmud.
Begitu juga terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pihak PT AR sangat tertutup. Tak heran jika penduduk asli lingkar tambang sangat minim yang diterima menjadi tenaga kerja di PT AR.
Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hampir dapat disimpulkan tidak ada, sehingga angka kemiskian tidak ada penurunan yang dihasilkan oleh program PT AR.
Program pembinaan dan peningkatan kualitas pendidkan dan sosial keagamaan juga tidak dirasakan masyarakat lingkar tambang.
Kemudian, dalam hal penetapan bantuan beasiswa pendidikan, masyarakat lingkar tambang juga sangat dirugikan.
“Program pembangunan fisik PT AR banyak mengalami kegagalan dan sebahagian lagi berkualitas rendah,” ungkap Mahmud.
Sementara itu, usai menyimak paparan disampaikan Fraksi PAN DPRD Tapsel, Eddy Soeparno menyatakan, akan segera membahas permasalahan tersebut di tingkat komisi.
Terkait dengan laporan tersebut, Eddy Soeparno mengharapkan supaya disertai dengan data pendukung/ kelengkapan lainnya.
“Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat Tapsel yang diwakili oleh anggota legislatifnya,” ujarnya.
Tentunya, tambah Eddy Soeparno, pihaknya akan mempelajari data dan informasi yang telah diberikan dan akan.membahasnya di Komisi VII. “Selanjutnya, Komisi VII akan melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut,” kata Eddy Soeparno. (red/ler)
