Asaberita.com, Samosir – Pengangkatan Marudut Sitinjak sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Samosir, dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, pengangkatan itu diduga ada aturan yang dilanggar serta disinyalir syarat nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Dugaan adanya cacat aturan dan nuansa KKN dalam pengangkatan Marudut Sitinjak sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Samosir, disampaikan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan UNHAN, Anton Simbolon, melalui siaran persnya pada Jumat (28/1/2022).
“Yang pertama dan yang paling mendasar adalah yang bersangkutan (Marudut Sitinjak) sudah dilantik sebagai Kepala Inspektur Daerah padahal belum ada surat persetujuan dari Gubernur Sumut,” ungkap Anton.
Dikatakan Anton, memang ada surat dari Gubernur Sumut yang ditujukan ke Pemkab Samosir, akan tetapi itu surat yang berbeda.
“Surat dari Gubernur itu adalah surat yang salah, karena dalam akhir paragraf surat disebutkan untuk Bupati Nias Utara. Kemudian surat itu tertanggal 24 Januari 2022, sementara pelantikan Inspektur Daerah Samosir sudah dilakukan pada 21 Januari 2022. Jadi surat itu bukanlah surat persetujuan Gubernur untuk pengangkatan Inspektur Daerah. Karena aneh, masak surat Gubernur bisa lain di atas lain pula di bawah,” ujarnya.
Apalagi, kata Anton, dirinya mensinyalir ada praktik KKN dalam penunjukan Marudut Sitinjak sebagai Inspektur Daerah, sebab salah seorang anggota Tim Pansel yakni Mangindar Simbolon, merupakan adek ipar dari Marudut Sitinjak. “Jadi kita bisa duga ada kong kalingkong didalamnya,” tegas Anton.
Yang lebih parah lagi, beber Anton, Marudut Sitinjak belum pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Muda untuk Jabatan Inspektur Pembantu Daerah.
“Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 800/4700/SJ Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah, pada Point 5 Sub Point 3 Huruf e, disebutkan, calon harus mencantumkan sertifikat pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional,” terangnya.
Sehingga, Anton menilai Pemkab Samosir tidak bekerja secara profesional dan hanya mementingkan kroni-kroninya untuk duduk di posisi atau jabatan penting,
“Bupati harusnya bisa melaksanakan pemerintahan dengan profesional, bukan atas dasar like and dislike saja, karena pejabat daerah harus bekerja untuk rakyat, bukan berdasarkan order kelompok orang semata,” pungkasnya. (red/has)
- Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar – Juli 1, 2025
- Sekdako Binjai Pimpin Apel Gabungan Sambut Harganas 2025, Perkuat Kolaborasi Bangun Keluarga Tangguh – Juni 30, 2025
- Kepala BNNK Hadiri Ujian Kenaikan Tingkat Taekwondo Kota Binjai – Juni 30, 2025
