Asaberita.com, Medan – Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tetap komit mendukung Gubernur Sumut dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sebab, pembangunan infrastruktur itu sangat penting dan memiliki banyak kebaikan bagi masyarakat.
“Kami, F-PDIP tetap berkomitmen memberi dukungan kepada saudara Gubernur Sumut dengan berbagai program pembangunannya, terutama program pembangunan jalan dan jembatan yang telah dirancang melalui anggaran tahun jamak,” ujar Poradda Nababan saat membacakan naskah pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut terhadap LKPJ Gubsu Tahun Anggaran 2022 dalam Sidang Paripurna, Senin (22/5/2023).
Lebih lanjut Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyampaikan, walau banyak ditemukan berbagai kendala dan penolakan dari berbagai pihak, namun F-PDIP menegaskan bahwa Gubsu harus terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut, sebagaimana petunjuk undang-undang dan peraturan pemerintah pusat.
Selain itu, F-PDIP juga setuju dengan pendapat Pansus DPRD Sumut terhadap LKPJ Gubsu TA 2022 yang dinilai pelaksanaan program pembangunan belum sesuai dengan yang diharapkan.
“Dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan ataupun realisasinya banyak ditemukan penyimpangan dan kegiatan yang diduga fiktif. Hal ini berdampak tidak tercapainya visi dan misi Gubsu,” ujar Poradda.
Fraksi PDIP Sumut juga berharap APBD 2022 dapat mengakomodir segala permasalahan di masyarakat akibat dampak Covid – 19.
Sebagaimana laporan Pansus LKPJ DPRD Sumut dari peninjauan lapangan dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim Pansus LKPJ 2022 bersama, ada beberapa dinas yang menjadi perhatian, yaitu Bina Marga dan Kontruksi, Pendidikan, Biro Umum, Kesehatan, Kesbangpol dan Dinas Olahraga Sumut.
“Sesungguhnya F-PDIP DPRD Sumut sangat berharap pelaksanaan anggaran tahun 2022 menjadi momentum terbaik untuk membuktikan kemampuan saudara Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan visinya sebagai legasi yang disampaikan pada rakyat Sumut,” lanjut Poradda.
Temuan, kajian, analisa dan evaluasi Tim Pansus terhadap LKPJ Gubsu tidak memperlihatkan prestasi dan legasi yang dapat dibanggakan untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Sumut.
“Bahkan untuk urusan-urusan wajib sekali pun yang seharusnya menjadi rutinitas dilakukan tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan semangat yang bermartabat,” pungkasnya. (red/bs)
