Asaberita.com – Medan – Koordinator Forum Aktifis 98 Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, mengecam pernyataan Plt Walikota Medan (non aktif red) Akhyar Nasution terkait banjir besar yang melanda Kota Medan belakangan ini dan mendesaknya meminta maaf kepada warga.
Desakan itu disampaikan Ikhyar Velayati, Minggu (6/12), di Medan, menanggapi pernyataan Akhyar Nasution pada debat Pilkada Medan putaran ketiga, Sabtu (5/12) lalu di Hotel Aston, dengan mengatakan bahwa banjir besar yang terjadi di Kota Medan dan telah memakan korban, adalah siklus 10 tahunan.
“Sebagai orang yang berkuasa di Kota Medan hampir 5 tahun, menyatakan banjir besar di kota yang dipimpinnya sudah menjadi siklus, merupakan pernyataan yang sangat naif dan pembodohan pada publik. Akhyar terkesan ingin lari dari tanggung jawabnya,” kata Ikhyar.
Harusnya, lanjut Ikhyar, selaku orang nomor satu di Medan, Akhyar harusnya malu dan segera meminta maaf kepada warga Kota Medan karena gagal dalam menata Kota Medan agar terhindar dari banjir.
Yang lebih ironis dan memalukan, kata Ikhyar, Akhyar Nasution malah menyalahkan pemerintah pusat dan provinsi atas banjir besar yang terjadi di Kota Medan.
“Lalu apa tanggung jawab Akhyar selaku Plt Walikota Medan atas wilayahnya. Dan apa yang dilakukannya selama ini, agar Kota Medan bisa terbebas dari banjir setiap musim penghujan, serta bisa terhindar dari banjir besar yang menjadi siklus 10 tahunan seperti yang ia sebutkan itu,” ujar Ikhyar.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan, sambung Ikhyar, memiliki alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBD setiap tahunnya untuk mengatasi persoalan banjir, baik yang bersumber dari APBD murni maupun dari dana transfer pusat.
Selain itu, Akhyar juga bisa mengajukan ke pemerintah pusat program-program normalisasi sungai yang melintasi Kota Medan agar tertampung dalam APBN maupun APBD Provinsi Sumatera Utara, agar Kota Medan bisa terhindar dari banjir, kata Ikhyar.
Langkah lainnya, Akhyar harusnya juga melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut dan kabupaten kota lainnya, seperti Deli Serdang, Binjai dan Karo, untuk membuat program yang selaras, sehingga persoalan banjir bisa diatasi dari hulu hingga hilirnya.
Tetapi, hal itu semua kurang maksimal bahkan tidak dilakukan Akhyar Nasution saat memimpin Kota Medan, baik saat menjabat sebagai Wakil Walikota bersama Walikota Eldin, maupun saat menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Medan.
“Akhyar Nasution telah gagal dalam menjalankan visi misinya sebagai Wakil Walikota dan Plt Walikota Medan yang ia sampaikan pada Pilkada lalu bersama Eldin. Karena gagal, harusnya ia malu dan meminta maaf kepada warga Medan, apalagi saat ini ia kembali mencalon sebagai Walikota Medan,” tegas Ikhyar.
Sebagai bentuk tanggung jawab serta untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan seorang pemimpin, meminta maaf karena kegagalan dalam memimpin Kota Medan, merupakan moral politik dan sikap seorang kesatria, ujar Ikhyar.
Ikhyar berharap, Walikota Medan kedepan yang terpilih, sejak tahun pertama pemerintahannya sudah mempersiapkan program penanggulangan banjir, mulai dari program pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat terjadi banjir (response/intervention), dan program pemulihan setelah banjir (recovery).
“Saya berharap ke depan Walikota yang terpilih dapat menjalankan program penanggulangan banjir secara sistimatis, bertahap dan terukur, mulai dari pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca banjir,” sebut Ikhyar.
Dalam pencegahan banjir, perlu dilakukan kegiatan fisik seperti pembangunan tanggul-tanggul pengendali banjir di wilayah sungai (in-stream) sampai wilayah dataran banjir (off-stream). Juga kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan, pembangunan dan perbaikan drainase sampai sistem peringatan dini bencana banjir
Sedangkan untuk penanganan jika terjadi banjir, harus ada pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang prakiraan banjir, tanggap darurat, bantuan peralatan dan perlengkapan logistik penanganan banjir dan perlawanan terhadap banjir. Sehingga kerugian yang dapat timbul akibat banjir bisa diminimalisir baik kerugian karena korban jiwa maupun kerugian harta benda.
Kemudian, pemulihan pasca banjir harus segera dilakukan, mulai dari pemberian bantuan bagi warga yang terdampak serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir.
Juga dilakukan rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik non-fisik, penilaian kerugian materi dan non-materi, asuransi bencana banjir, dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masukan dalam tindakan pencegahan.
“Itu semua perlu dipersiapkan dari awal, sehingga Pemko Medan kedepan tidak lagi perlu panik seperti sekarang ini ketika datang banjir, karena telah ada program yang jelas dan sistimatis dalam menangani masalah banjir,” jelas Bung Ikhyar, demikian sapaan akrabnya.
- Kadispora Hadiri Rakernas PGSI: Kuatkan Kebersamaan, Sukseskan PON XXI - September 16, 2024
- Dukungan Warga Terus Mengalir: Lima Desa di Aeknabara Barumun Siap Menangkan Putra Mahkota – Achmad Fauzan - September 16, 2024
- Rico Waas Bahas Visi dan Misi dalam Pertemuan Bersama KAMMI dan GPI Sumut - September 16, 2024
