Asaberita.com, Jakarta — Ratusan massa dari Gerakan Aktivis Perubahan Paluta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu 3 Juli 2024.
Massa menuntut agar KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pemda Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Sumatera Utara.
Salah satu massa yang berdemo mengungkapkan bahwa di Padang Lawas Utara saat ini terdapat 4 isu darurat korupsi kolusi dan nepotisme yang terjadi.
“Empat isu darurat yang pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjama’ah terorganisir dan masif yang dilakukan oleh pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Padang Lawas Utara, PJ dan Bupati sebelumnya camat dan kepala desa,” katanya.
Lanjutnya, darurat pelayan masyarakat akibat banyaknya pejabat yang tersangkut kasus dan dilaporkan ke penegak hukum.
“Sampai ada desa yang kantor nya tutup selama satu tahun itu tidak ada pelayanan, karena tidak ada perangkat desanya,” ujarnya.
Dugaan korupsi dana desa sebesar 127 miliar yang diperoleh dari setoran wajib setiap desa.
Karena banyaknya permasalahan di Padang Lawas Utara, massa meminta KPK memeriksa dan menetapkan Bupati Padang Lawas Utara periode 2018 -2023 sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Selain itu, massa juga meminta KPK memeriksa dan menetapkan PJ Bupati Padang Lawas Utara dan pejabat lainnya terkait dugaan korupsi dana desa,” tegasnya. (Tim)
- Dirjen PPTR Sebut Kriteria Penetapan Objek Penertiban Tanah Telantar SHM Berbeda dengan SHGU dan SHGB - Juli 19, 2025
- Menteri Nusron Ingin IPPAT Ikut Berperan dalam Transformasi Layanan Pertanahan - Juli 19, 2025
- Hadapi Tiga Tantangan, Menteri Nusron Sampaikan Soal Penguatan Sistem dan SDM - Juli 19, 2025
