TIDORE — Ketua Umum Persatuan Nasional Pemuda Indonesia (PNPI), Syamsul Rizal, menegaskan bahwa perjalanan sejarah Kesultanan Tidore beserta rakyatnya merupakan bagian penting dari perjalanan panjang Nusantara.
Menurutnya, perjuangan para sultan, tokoh adat, dan rakyat Tidore pada masa lalu hingga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus ditempatkan dalam perspektif sejarah yang utuh, objektif, dan bertanggung jawab.
Syamsul Rizal mengatakan, sejarah Tidore tidak selayaknya dipotong-potong untuk membenarkan kepentingan tertentu. Sejarah harus dibaca sebagai perjalanan kolektif sebuah masyarakat yang memiliki akar peradaban panjang, kedaulatan politik pada zamannya, tradisi maritim, serta peran besar dalam dinamika kawasan Maluku dan Nusantara.
“Perjuangan para Sultan dan rakyat Tidore pada masa lalu hingga perjalanan bersama dalam NKRI merupakan sebuah perjalanan sejarah kolektif. Dalam konteks kehidupan berbangsa hari ini, komitmen tersebut harus kita pandang sebagai sesuatu yang final dan menjadi landasan untuk bersama-sama membangun masa depan,” ujar Syamsul Rizal.
Menurutnya, Tidore memiliki sejarah panjang yang tidak hanya penting bagi masyarakat Maluku Utara, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan sejarah Indonesia.
Kesultanan Tidore pernah memiliki pengaruh politik dan jaringan maritim yang luas hingga kawasan timur Nusantara. Warisan tersebut seharusnya menjadi sumber pengetahuan, kebanggaan, dan energi kebudayaan bagi generasi sekarang, bukan dijadikan komoditas politik untuk menciptakan pertentangan.
Karena itu, Syamsul Rizal mengingatkan agar pandangan atau pernyataan dari individu maupun kelompok tertentu tidak serta-merta diklaim sebagai representasi seluruh masyarakat Tidore.
“Pendapat personal adalah hak setiap warga negara sepanjang disampaikan sesuai hukum. Namun pendapat seseorang atau sekelompok orang tidak boleh dengan mudah dikonstruksikan seolah-olah menjadi suara kolektif seluruh rakyat Tidore. Jangan menjual nama Tidore untuk kepentingan personal maupun kelompok,” tegasnya.
Ia menilai prinsip tersebut penting agar ruang demokrasi tetap sehat. Kebebasan berpendapat harus berjalan bersama tanggung jawab moral untuk tidak memanipulasi identitas sejarah, adat, kesultanan, ataupun nama masyarakat demi memperoleh legitimasi bagi kepentingan tertentu.
Syamsul Rizal menambahkan, masyarakat Tidore pada dasarnya hidup damai dan menjalankan kehidupan sosial, adat, keagamaan, ekonomi, serta pemerintahan sebagaimana masyarakat Indonesia di daerah lainnya.
Karena itu, apabila muncul narasi tertentu yang menggambarkan seolah-olah rakyat Tidore secara kolektif sedang berhadapan atau mempunyai persoalan mendasar dengan negara, narasi tersebut harus diuji secara kritis berdasarkan fakta dan representasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Rakyat Tidore sampai hari ini hidup damai. Jangan menciptakan kesan seolah-olah Tidore mempunyai persoalan kolektif dengan negara hanya berdasarkan suara personal atau kepentingan kelompok tertentu. Kritik terhadap pemerintah tentu merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi kritik berbeda dengan mengatasnamakan seluruh rakyat,” katanya.
Secara filosofis, Syamsul Rizal memandang sejarah sebagai ingatan kolektif yang semestinya menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Kehormatan terhadap para Sultan dan leluhur Tidore bukan semata-mata diwujudkan dengan mengagungkan masa lalu, melainkan dengan menjaga martabat masyarakat, persatuan, kedamaian, serta memastikan generasi berikutnya memperoleh kehidupan yang semakin baik.
Warisan besar Tidore justru harus diterjemahkan menjadi kekuatan pembangunan. Kebesaran sejarah hendaknya melahirkan masyarakat yang semakin berpendidikan, berbudaya, sejahtera, dan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
Karena itu, PNPI mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, akademisi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk merawat Tidore melalui dialog yang sehat serta pembangunan yang berkeadilan.
Persoalan pembangunan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, lingkungan, maupun pelestarian kebudayaan harus diperjuangkan melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.
“Mencintai Tidore tidak berarti menjauhkan Tidore dari Indonesia. Sebaliknya, mencintai Tidore adalah menjaga sejarah dan martabatnya sekaligus memperjuangkan agar masyarakatnya memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan ruang yang semakin besar untuk berkontribusi bagi Indonesia,” ujar Syamsul Rizal.
Ia juga mengingatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk terus menghadirkan pembangunan yang adil dan menghormati kekayaan sejarah serta kebudayaan daerah. Persatuan nasional, menurutnya, akan semakin kuat apabila masyarakat merasakan kehadiran negara melalui keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap adat dan budaya, serta kesempatan yang setara.
Pada akhirnya, kata Syamsul Rizal, Tidore bukan milik satu individu, satu kelompok, ataupun satu generasi. Tidore merupakan warisan sejarah dan peradaban yang harus dijaga bersama serta diteruskan kepada generasi berikutnya.
Oleh sebab itu, setiap pihak harus berhati-hati ketika menggunakan nama rakyat, adat, maupun Kesultanan Tidore dalam pernyataan publik. Klaim yang mengatasnamakan masyarakat secara keseluruhan semestinya memiliki dasar representasi yang jelas dan tidak sekadar dibangun berdasarkan kepentingan politik sesaat.
“Berhentilah menjual-jual nama Tidore untuk kepentingan kelompok ataupun personal. Bila mempunyai pandangan, sampaikan sebagai pandangan pribadi atau kelompok secara terbuka dan bertanggung jawab. Jangan membebankan pandangan tersebut kepada seluruh rakyat Tidore,” tegas Syamsul Rizal.
Menurutnya, penghormatan terbaik terhadap perjuangan para Sultan, leluhur, dan rakyat Tidore adalah menjaga kedamaian, memperkuat persaudaraan, merawat kebudayaan, serta bersama-sama membangun Indonesia tanpa kehilangan identitas dan kehormatan daerah.
“Tidore memiliki masa lalu yang besar. Tugas kita bukan mempertentangkan masa lalu dengan Indonesia hari ini, tetapi menjadikan kebesaran sejarah itu sebagai kekuatan untuk membangun masa depan. Tidore tetap bermartabat, rakyatnya hidup damai, dan NKRI tetap kokoh dalam keberagaman,” tutupnya.
(ABN/Leriadi)
- PEP Rantau Bekali Siswa Berkebutuhan Khusus dengan Kemampuan Tanggap Bencana – Agustus 21, 2026
- Uji Kompetensi Penata Pertanahan 2026, Kanwil BPN Sumut Perkuat SDM untuk Pelayanan yang Lebih Profesional – Agustus 21, 2026
- Pembaruan HGU Kebun Gunung Bayu dan Mayang Masuk Tahap Sidang Panitia B, Aspek Yuridis dan Penguasaan Tanah Dikaji Menyeluruh – Agustus 21, 2026
