MEDAN — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo menegaskan bahwa permintaanaudit atas penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan atau menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara maupun atlet.
Pernyataan ini disampaikan Menpora saat menjawab pertanyaan wartawan di Media Centre PON XXI Wilayah Sumatera Utara, di sebuah hotel di Medan, pada Jumat (13/9) malam. Dalam kesempatan tersebut, Menpora didampingi oleh Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Kadispora Sumut Baharuddin Siregar selaku Ketua Harian PB PON, serta Staf Ahli Gubernur Effendi Pohan selaku Sekretaris Umum PB PON.
Menpora menjelaskan bahwa permintaan audit ini dipicu oleh tuduhan dugaan korupsi yang ramai beredar di media sosial terkait penyelenggaraan PON. Tuduhan tersebut menuduh adanya penyelewengan dana miliaran rupiah.
“Pernyataan saya merupakan tanggapan terhadap tuduhan yang muncul dengan cepat, di mana beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi hanya berdasarkan sampel terbatas,” ujar Menpora.
Menpora menegaskan bahwa sejak awal penyelenggaraan PON, pemerintah sudah membentuk Satgas Tata Kelola yang melibatkan Bareskrim dan Jamintel Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan anggaran. “Saya hanya ingin menegaskan bahwa seluruh proses telah diawasi dengan ketat oleh pihak yang berwenang. Jadi, tuduhan korupsi atau penyelewengan itu tidak berdasar,” tambahnya.
Selain itu, Menpora menilai bahwa pemberitaan mengenai audit justru berdampak positif bagi penyelenggara. “Ada sisi baik dari pemberitaan ini. Semua pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat maupun daerah, menjadi lebih waspada dan sigap. Karena kita tahu, ini adalah acara besar dengan anggaran besar, sehingga pertanggungjawabannya juga harus besar,” jelasnya.
Menpora berharap audit ini bisa memberikan ketenangan bagi semua pihak setelah PON selesai. “Saya ingin mereka yang bekerja keras merasa tenang setelah PON, karena semua proses diaudit dengan transparan dan akuntabel, sehingga pengabdian mereka tidak tercoreng oleh opini negatif,” ucapnya.
Menutup penjelasannya, Menpora menyatakan bahwa permintaan audit ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sejak awal. Langkah ini adalah respons terhadap tuduhan yang muncul, bukan untuk menciptakan suasana mencekam bagi penyelenggara atau atlet.
Di sisi lain, Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, yang juga menjabat sebagai Ketua PB PON XXI Sumut, mengakui bahwa adanya kendala dalam penyelenggaraan PON di Sumatera Utara. Dalam keterangannya pada Sabtu (14/9/2024), ia menyatakan pihaknya telah melakukan langkah perbaikan.
“Kami langsung lakukan perbaikan, dan sekarang semuanya sudah dirapikan. Pertandingan voli juga sudah dimulai,” ungkap Fatoni.
Ia menambahkan bahwa penutupan PON pada 20 September mendatang diharapkan berjalan sesuai rencana. “Masih ada waktu, dan kami terus melakukan pemantauan agar semuanya sesuai dengan yang direncanakan,” imbuhnya.
Fatoni juga menanggapi temuan wartawan terkait pembangunan di Sport Centre Sumut, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, yang masih belum rampung. Menurutnya, ia telah memantau langsung lokasi tersebut bersama Menpora untuk memastikan progres pembangunan.
PON Aceh-Sumut 2024 tercatat sebagai edisi terbesar dalam sejarah, dengan melibatkan hampir 13.000 atlet dan lebih dari 6.000 ofisial. Selain itu, PON kali ini juga menjadi yang pertama kali dilaksanakan di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara, sebagai tuan rumah bersama. (ABN/Rizky Zulianda)
- Ahmad Zarnawi Dilaporkan ke Bawaslu Padanglawas Terkait Surat Perjanjian dengan Masyarakat - Oktober 4, 2024
- Kejari Binjai Musnahkan Barang Bukti Kejahatan Pidana Umum dari 122 Perkara - Oktober 4, 2024
- Blok Sumut Ungkap SK Aulia Rahman Sebagai Pj. Walikota Medan Tidak Diteken Pejabat Kemendagri - Oktober 4, 2024
