MEDAN — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar pada 22–23 April 2026 di Hotel Santika, Medan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini tidak hanya menyatukan arah kebijakan, tetapi juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi dari pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara. Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi bersama para pemangku kepentingan menargetkan lahirnya kesepakatan prioritas pembangunan tahun 2027 yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang kuat, program-program yang disusun diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan daerah melalui berbagai program strategis di bidang pertanahan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, serta percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah dan provinsi.
Selain itu, BPN Sumut juga berperan dalam percepatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), tanah wakaf, dan rumah ibadah. Tidak hanya itu, dukungan juga diberikan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk percepatan penyiapan dan sertifikasi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera Utara.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pihak, Musrenbang RKPD Sumut 2027 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.