JAKARTA — Ketua Umum PNPI Syamsul Rizal menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, menjadi momentum strategis untuk memperluas peluang ekonomi Indonesia di tengah perubahan konstelasi ekonomi global.
Menurut Syamsul, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS tidak semestinya dipandang sebatas agenda diplomasi internasional. Lebih dari itu, forum tersebut harus dimanfaatkan untuk membuka akses yang lebih luas terhadap pasar, investasi, teknologi, pembiayaan pembangunan, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perekonomian global.
KTT BRICS ke-18 yang berlangsung pada 12–13 September 2026 mengangkat tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Forum tersebut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain tata kelola global yang lebih inklusif, penguatan multilateralisme, ketahanan ekonomi, inovasi, kerja sama antarnegara, serta pertumbuhan global yang inklusif.
Syamsul menilai agenda tersebut sejalan dengan sejumlah kepentingan ekonomi Indonesia, terutama dalam mendorong hilirisasi industri, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menarik investasi produktif, serta memperluas pasar ekspor.
“Presiden Prabowo sedang membuka ruang ekonomi Indonesia menjadi semakin luas. BRICS harus kita tempatkan bukan sebagai pilihan untuk berhadapan dengan kekuatan ekonomi tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk memperbesar akses pasar, investasi, teknologi, pembiayaan, dan posisi tawar Indonesia dalam ekonomi global,” ujar Syamsul.
Ia menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam BRICS harus tetap berjalan seiring dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional sebagai pijakan utama.
“Indonesia harus tetap berdiri dengan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional sebagai kompas utamanya,” katanya.
Perdagangan Jadi Modal Penting
Syamsul menilai optimisme terhadap peluang ekonomi dari BRICS memiliki dasar yang cukup kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2024 sebesar 5,03 persen.
Pada 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, sedangkan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar US$5.083,4.
Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 7,03 persen. Menurut Syamsul, capaian tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses perdagangan internasional tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Peluang tersebut semakin terlihat dari hubungan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara BRICS. Data BPS mencatat ekspor Indonesia ke China pada 2025 mencapai sekitar US$67,04 miliar. Sementara ekspor ke India tercatat sekitar US$18,32 miliar.
Pada tahun yang sama, Indonesia juga membukukan surplus perdagangan dengan India sekitar US$13,49 miliar.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan sejumlah kekuatan ekonomi BRICS sudah memiliki fondasi perdagangan yang nyata. Tantangannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas hubungan itu menjadi kerja sama yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi,” kata Syamsul.
Menurut dia, kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pengembangan industri, investasi, transfer teknologi, energi, ekonomi digital, ketahanan pangan, hingga pembangunan rantai pasok.
Jangan Berhenti pada Seremoni
Syamsul mengingatkan agar posisi Indonesia di BRICS tidak berhenti pada kehadiran diplomatik dan seremoni internasional. Keanggotaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kerja sama konkret yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.
“Indonesia membutuhkan investasi yang membangun pabrik, memperkuat industri nasional, membawa teknologi, mengembangkan sumber daya manusia, dan memberikan multiplier effect bagi daerah. Di situlah nilai strategis diplomasi ekonomi Presiden Prabowo harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Ia menilai perluasan agenda ekonomi BRICS, termasuk konektivitas perdagangan dan keuangan, inovasi, pengembangan startup, serta penguatan rantai pasok dan logistik, membuka ruang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga mendorong terciptanya kapasitas produksi dan industri di dalam negeri.
“Yang kita butuhkan bukan hanya bertambahnya nilai investasi, tetapi investasi yang menciptakan industri, lapangan pekerjaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Perkuat Posisi Indonesia
Lebih jauh, Syamsul menilai posisi Indonesia di BRICS semakin strategis karena kelompok tersebut menjadi salah satu wadah penting bagi negara-negara berkembang dan kawasan Global South.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk ikut membentuk agenda kerja sama, bukan sekadar mengikuti arah yang ditentukan negara-negara dengan kekuatan ekonomi lebih besar.
Ia mendorong agar kepentingan nasional diterjemahkan melalui agenda yang terukur, mulai dari meningkatkan ekspor produk hasil hilirisasi, memperluas akses pembiayaan pembangunan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mengembangkan industri berbasis teknologi, hingga membuka pasar baru bagi produk Indonesia.
Pada saat yang sama, Indonesia dinilai perlu mempertahankan keseimbangan hubungan dengan seluruh mitra strategisnya. Dengan demikian, keterlibatan dalam BRICS diharapkan dapat memperluas ruang diplomasi dan kerja sama ekonomi Indonesia, bukan justru mempersempitnya.
Harus Berujung pada Manfaat Rakyat
Syamsul mengajak pemerintah, dunia usaha, BUMN, pengusaha daerah, pelaku UMKM, perguruan tinggi, serta generasi muda untuk bersama-sama mengawal peluang yang muncul dari diplomasi ekonomi Indonesia di BRICS.
Menurut dia, momentum kehadiran Presiden Prabowo pada KTT BRICS harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Optimisme baru ini harus berujung pada investasi, industri, ekspor, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran Presiden Prabowo di BRICS menunjukkan Indonesia memiliki keberanian untuk berada di meja tempat arah ekonomi dunia dibicarakan,” katanya.
“Tugas kita berikutnya adalah memastikan posisi strategis tersebut menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” pungkas Syamsul Rizal.
(ABN/Leriadi)
