Asaberita.com, Medan — Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN) Muhammad Ikhyar Velayati mengatakan, potensi Bobby Nasution di Pilgub Sumut melawan kotak kosong sangat mungkin terjadi jika Poros PDIP menyatu dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Hal tersebut disampaikan Ikhyar saat ditanya awak media di Medan, Minggu sore (7/7/2024), menanggapi banyaknya parpol yang merapat mendukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut.
“Sangat besar kemungkinan Pilgub Sumut 2024 hanya diikuti satu pasangan calon. Hal ini bisa terjadi jika dua poros politik di Jakarta, yaitu Koalisi Indonesia Maju dan poros PDIP, bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi jangan terkejut nanti jika Bobby-Nikson melawan kotak kosong dalam Pilgub Sumut 2024,” kata Ikhyar sambil tertawa.
Menurut Aktivis 98 ini, penyatuan dua kekuatan politik, yaitu KIM dan Poros PDIP di tingkat nasional, akan mempengaruhi peta politik di daerah.
Menurut Ikhyar, ada beberapa faktor yang bisa mendorong terjadinya penyatuan dua poros politik di tingkat nasional, dan ini berpengaruh pada peta politik daerah. Pertama, presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan kabinet persatuan yang mengakomodir seluruh parpol yang ada, sehingga kerja kabinet ke depan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan aman tanpa gangguan dari oposisi politik.
Kedua, parpol yang ada di parlemen juga menginginkan kadernya masuk dalam kabinet. Artinya, persatuan antarparpol saat ini merupakan kebutuhan objektif dan subjektif partai politik, ungkap Ikhyar.
Ikhyar menambahkan, aspek lain yang mendorong persatuan tersebut adalah sebagian elit PDIP yang cukup berpengaruh, misalnya kelompok Puan Maharani cs, juga ingin PDIP bergabung dalam kabinet persatuan Prabowo Subianto.
Terakhir, di beberapa provinsi besar, PDIP belum mengumumkan gubernur maupun walikota yang akan diusung, sehingga lebih mudah untuk menyatukan dalam koalisi besar dalam agenda Pilkada serentak 2024.
“Jika semua kepala daerah sudah satu barisan dengan presiden terpilih, maka kerja prioritas ke depan akan satu irama dan satu komando, karena ujung tombak untuk menjalankan program tersebut tentunya adalah kepala daerah,” ungkap Ikhyar.
Namun, Ikhyar juga mengingatkan aspek negatif dari tidak adanya oposisi dalam pemerintahan. “Sisi negatif pemerintahan tanpa oposisi juga ada, yaitu cenderung korup, otoriter, dan abuse of power,” Ikhyar mengingatkan. (red/bs)
- Ahmad Zarnawi Dilaporkan ke Bawaslu Padanglawas Terkait Surat Perjanjian dengan Masyarakat - Oktober 4, 2024
- Kejari Binjai Musnahkan Barang Bukti Kejahatan Pidana Umum dari 122 Perkara - Oktober 4, 2024
- Blok Sumut Ungkap SK Aulia Rahman Sebagai Pj. Walikota Medan Tidak Diteken Pejabat Kemendagri - Oktober 4, 2024
