Pemprov Sumut Kewalahan Hadapi Pandemi, Dana Refocusing 1,5 T Dipertanyakan

Meriahta
dr Meriahta Sitepu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan.

Asaberita.com, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tampak sangat kewalahan menghadapi pandemi Covid-19. Jumlah yang terpapar positif covid terus meningkat, dan saat ini sudah menembus angka 23.236 kasus, dengan jumlah kematian 794 orang.

Padahal, anggaran refocussing yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 cukup besar, yakni 1,5 triliun. Belum lagi jika ditambah dengan anggaran penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat. Namun, anggaran besar tersebut seperti tak berbekas sama sekali.

“Patut dipertanyakan, kemana saja anggaran dana refocussing 1,5 triliun itu digunakan. Ini harus dipertanggung jawabkan”.

Demikian disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Meriahta Sitepu, saat dimintai keterangannya, Sabtu (21/2). Hal itu disampaikan Meriahta, berdasar hasil evaluasi yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan terhadap kinerja setengah periode Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam bidang kesehatan.

“Kita bisa melihat bagaimana kewalahannya Pemprov Sumut dalam menangani pandemi Covid-19 pada saat kasus terpapar covid melonjak tinggi. Bahkan, pada saat diawal pandemi, kita pun harus menunggu waktu 2 minggu untuk mengetahui hasil test swab, karena miskinnya fasilitas laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh Pemprov Sumut,” papar Meriahta.

Seiring dengan fasilitas kesehatan tersebut, Pemprov Sumut juga dinilai gagal dalam menjaga dan memberikan keamanan kepada para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan pandemi covid-19.

BACA JUGA :  MDI Sumut Latih Para Ustadz Berkebun di Kota

“Tercatat sudah lebih dari 600 tenaga medis, baik itu dokter, perawat dan tenaga medis lainnya terpapar covid-19. Dan tidak sedikit para dokter meninggal akibat terpapar virus tersebut, hal itu disebabkan kurangnya alat pelindung diri (APD) yang diberikan pada tenaga medis,” tutur Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut ini.

Selain dalam penanganan covid-19, Pemprov Sumut juga masih memiliki pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai, yakni masih tingginya angka gizi buruk yang berakibat pada anak mengalami stunting. Begitu juga dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih cukup tinggi.

“Kita tentu sangat prihatin, karena masih ada gizi buruk di Sumut, bahkan jumlahnya masih tergolong tinggi. Tentu gizi buruk ini akan membuat jumlah stunting juga akan tinggi. Situasi ini juga dibarengi dengan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bahkan secara nasional Sumut menduduki peringkat kelima dari tahun ke tahunnya,” ungkap Meriahta lagi.

Ironisnya, Meriahta menilai komitmen Gubernur Edy rendah dalam memberikan pelayanan akses kesehatan kepada rakyat. Ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang diputus bantuan untuk iuran BPJS-nya karena alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

BACA JUGA :  Mengantivasi Wabah Corona, Pemko Binjai Meliburkan Sekolah

“Sejak Juli 2020, Pemprov Sumut telah menonaktifan sebanyak 240.000 pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, tentu ini sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, karena bantuan ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil di era pandemi ini,” imbuh Meriahta Sitepu

Padalal, lanjut Meriahta, tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Semakin baik kesehatan masyarakat, maka semakin baik pula SDM nya.

Tetapi, hingga setengah periode Gubernur Edy memimpin Sumut, hampir tidak ada kemajuan yang signifikan dalam memberikan pelayanan dan akses kesehatan bagi rakyat Sumut.

“Fasilitas kesehatan kita di Sumut masih buruk, jumlah gizi buruk tinggi, dan angka kematian bayi dan ibu melahirkan juga masih tinggi. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Sehingga dapat kami katakan Gubernur Edy telah gagal dalam menciptakan layanan kesehatan yang baik di Sumut,” tegas Meriahta.

645 total views, 6 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *