Sejumlah Pengamat Tanggapi Positif Surat Permohonan Bantuan oleh Aulia Rahman

Gerindra
Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Aulia Rahman

Asaberita.com – Medan – Sejumlah pengamat menanggapi positif surat permintaan bantuan ke perusahaan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Aulia Rahman, untuk membantu masyarakat kurang mampu ditengah pandemi Covid-19.

Sejumlah pengamat sosial dan politik di Sumut menilai, apa yang dilakukan oleh Aulia Rahman, adalah langkah kongkrit membantu kesulitan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sumatera Utara (USU), M. Akbar Pribadi, M.Hum, Kamis (23/4/2020), mengatakan, ditengah pandemi Covid-19 yang berimbas pada lemahnya perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka sudah sepatutnya kita mengapresiasi apa yang dilakukan Aulia Rahman tersebut.

“Pemerintah dengan keterbatasan yang ada diyakini tidak mampu menjangkau seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu perlu support pengusaha. Lantas jika para pengusaha pun sembunyi dan tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya, apa hal ini didiamkan saja?,” kata Akbar.

Menurutnya, apa yang dilakukan Aulia itu dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan sudah sangat tepat. Dia punya tanggung jawab terhadap rakyat yang memilihnya, dan dia punya tanggung jawab pribadi untuk membantu pemerintah dan mengingatkan pengusaha untuk peduli terhadap kondisi saat ini.

“Mungkin saja dia sebelumnya sudah turun menggunakan dana pribadi untuk bantu masyarakat. Namun jika dirasa masih kurang mengingat jumlah masyarakat yang banyak, ya sudah jadi tugasnya dia untuk ingatkan pengusaha agar ikut peduli,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pelaku Bom Bunuh Diri Berusaha Masuk Gereja

Sementara itu, pengamat sosial dari Universitas Medan Area (UMA), Ara Auza, M.Ikom, menilai bahwa dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini sangat luar biasa terjadi dalam mempengaruhi perilaku masyarakat.

“Jutaan masyarakat di PHK dan kehilangan pekerjaan. Penjarahan sudah terjadi diberbagai daerah akibat sulitnya ekonomi. Jika hal ini tak teratasi dengan cepat, maka stabilitas keamanan negara bisa kacau,” katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Aulia Rahman tersebut mungkin sudah dilakukan juga oleh pejabat yang jauh lebih tinggi jabatannya ketimbang dia.

Misalnya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, hampir tiap hari bantuan masuk ke provinsi. Hal itu tidak mungkin terjadi jika bukan karena ada campur tangan kekuasaan. “Sejatinya kekuasaan itu memang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Maka apa yang dilakukan Aulia Rahman tersebut sudah sangat tepat,” tegasnya.

Menurutnya, jika di seluruh daerah ada orang dengan karakter seperti Aulia Rahman ini, maka guncangan ditengah masyarakat minimal dapat teratasi. Sebab dari 50 anggota DPRD Kota Medan, mungkin hanya Aulia Rahman yang melakukan gerak cepat begini, maka wajar jika hal ini menjadi ramai diperbincangkan.

“Situasi saat ini, sebenarnya kurang tepat untuk bicarakan hal teknis soal surat menyurat sehingga Aulia Rahman dipersalahkan. Yang terpenting substansi nya itu untuk rakyat dan Aulia sudah tepat menggunakan kekuasaan nya untuk kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.

Beri Penjelasan

Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Aulia Rahman, sebelumnya juga telah memberi penjelasan soal keberadaan surat itu. Dia awalnya menjelaskan niat membuat surat yang ditujukan kepada perusahaan di wilayah Mabar, Medan.

BACA JUGA :  Sufi Coffe di Lounching, Tempat Nongkrong Bahas Keagamaan dan Kebangsaan

“Niat kita kan hanya melakukan satu aksi ke masyarakat. DPRD itu dituntut akan hal itu saat Covid-19. Perusahaan yang kita surati itu positif dan kita bukan melalui paksaan.

Kita meminta bantuan itu memang ada, silakan. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kita minta ke perusahaan itu kalau memang ada, mereka langsung yang memberikan,” ujar Aulia, Kamis (23/4/2020).

Aulia menilai keberadaan surat ini menjadi heboh karena dipolitisasi. Dia menyebut surat itu ditujukan ke perusahaan agar bisa membantu ke warga yang belum mendapat bantuan dari Pemko Medan.

“Gubernur dan Presiden juga kan minta perusahaan bantu melalui CSR perusahaan. Jadi satu sisi, kita harus menyikapi sebagai dewan ini. Masyarakat Medan Utara itu kan banyak nggak mampu. Kita minta perusahaan itu adalah sumbangsih ke masyarakat. Dengan sistem tambal sulam. Dari Pemko nggak dapat, dari perusahaan dapat. Karena kita nggak paham administrasi, itu yang menjadi bahan bully-an,” ujarnya. (asa/has)

363 total views, 1 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *