Soal Kisruh Warga dengan Bupati Labusel, Mahasiswa IKLAB Raya Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Asaberita.com, MEDAN – Soal kisruh warga dengan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) H Edimin yang terjadi baru-baru ini dan viral di media sosial serta telah menjadi perhatian publik, mendapat tanggapan dari organisasi mahasiswa Labuhanbatu.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Ikatan Keluarga Labuhanbatu Raya (HM IKLAB Raya), Irham Sadani Rambe SH meminta masyarakat agar tak terprovokasi dengan berbagai isu yang berkembang terkiat kisruh itu, apalagi Bupati H Edimin telah melakukan klarifikasi dqn menceritakan kronologi kejadian itu.

“Kami berharap masyarakat Labuhanbatu utamanya masyarakat Labuhanbatu Selatan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang, apalagi ada yang mengatakan bupati melarang dan mengusir orang yang akan shalat ke Mushalla di rumah dinas, sebab bupati telah mengklarifikasi tidak ada pelarangan itu,” ujar Irham Sadani kepada wartawan Selasa (6/9) di Medan.

Dikatakan Irham, dalam klarifikasi dan kronologi yang diceritakan Bupati Labusel, ada sejumlah warga yang melakukan unjuk rasa didepan rumah dinas bupati setelah sebelumnya mereka juga melakukan aksi yang sama di depan Kantor Bupati Labusel terkait persoalan pegawai honorer.

Kemarahan bupati, lanjut Irham, karena ada seorang yang bukan pegawai honorer, dianggap telah melakukan provokasi dengan memalangkan mobilnya di depan gerbang rumah dinas bupati, sehingga tamu-tamu yang akan keluar masuk menjadi terhalang.

“Kami dari Pengurus Besar HM IKLAB Raya menilai kemarahan Bupati Labusel itu hal yang manusiawi. Siapapun orangnya akan punya kesalahan dan rasa marah. Dan kami menilai kemarahan Bupati Labusel itu merupakan bentuk rasa sayang kepada warganya,” ujar Irham.

Dan dari rekaman video yang beredar, ucap Irham, bupati tidak ada sama sekali berupaya menghalangi orang yangningin beribadah, yang diusir bupati adalah orang yang dianggap provokator itu yang memalangkan mobilnya didepan gerbang, bukan yang lain.

Sementara terkait unjuk rasa para pegawai honorer, imbuh Irham, bupati juga sudah mengatakan bahwa tidak ada pemecatan yang dilakukan Pemkab Labusel. Yang terjadi adalah dinas-dinas tidak melakukan perpanjangan kontrak terhadap pegawai honorer yang telah habis masa kontrak kerjanya.

“Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Labusel untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar. Labusel saat ini dibawah pimpinan H Edimin dan H A Fadly Tanjung sedang berbenah untuk kemajuan daerah. Kami dari Pengurus Besar HM IKLAB Raya akan turut serta dalam pembangunan Labuhanbatu Raya terkhusus dalam hal ini Labuhanbatu Selatan,” tegas Irham.

Menurut Irham, H Edimin merupakan salah satu kepala daerah yang bisa menjadi contoh dalam transparansi pengelolaan daerah.

Disebut Irham, pihaknya punya data di lapangan, bahwa keseharian H Edimin sangat dekat dengan rakyatnya, beliau selalu turun langsung menyapa warganya.

Bahkan, menurut pantauan tim Litbang HM IKLAB RAYA, H Edimin layak menjadi role model dalam transparansi pengelolaan daerah, karena beliau pernah meminta dan menantang KPK untuk turun ke daerahnya, agar daerahnya bersih dari korupsi saat rapat virtual dengan KPK.

Pada rapat itu, Bupati H Edimin juga mengharapkan agar KPK memeriksa seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa. ‘Ini suatu komitmen yang perlu di apresiasi,” tutup Irham yang juga dijuluki Sang Jenderal Aktivis ini.

Secara terpisah, hal yang sama juga diungkapkan Ketua Ikatan Mahasiawa dan Pelajar Kampung Rakyat (IMAPAKAR) Sumut, Damhuri Siregar SH pada Selasa (6/9) di Medan.

Menurut Damhuri, Bupati Labusel H Edimin adalah bupati yang sangat terbuka, dekat dengan rakyatnya serta taat beragama, sehingga tidak mungkin ia melarang masyarakatnya berkunjung ke rumah dinas apalagi sampai menghalangi warganya beribadah.

“Kemarahan bupati pasti ada sebabnya. Penyebabnya adalah karena ada provokator yang mengiming-imingi para honorer bisa mempekerjakan kembali mereka yang sudah tidak diperpanjang kontraknya, syaratnya mau ikut berdemo dan bila sudah diterima kembali bekerja harus membayar kepadanya. Dan yang diusir bupati adalah provokator ini, bukan para honorer yang berunjuk rasa,” ucap Damhuri. (red/has)