SPRI Usul Perda Belanja Iklan, Komisi A DPRD Sumut Minta Penyiapan Naskah Akademik

SPRI
Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy beraudiensi dengan Ketua Komisi A DPRD Sumut terkait usulan pembuatan Perda Belanja Iklan, di ruang rapat komisi, Jumat (5/2/2021). (Foto: ist)

 

Asaberita.com, Medan – Pembahasan belanja iklan nasional yang digagas Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) agar dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), terus bergulir. Kini, usulan itu mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, memandang penting belanja iklan bagi daerah. Hal itu dikemukakan Hendro saat menerima audiensi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara, Devis Karmoy di ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut, Jumat (5/2/2021).

Dalam audiensi bersama Ketua Komisi A, turut dihadiri Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara, Timbul Sinaga bersama dua anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar dan Megawati Zebua.

Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy menyampaikan potensi belanja iklan nasional yang selama ini berputar di pusat bila diserap ke daerah, tidak hanya mensejahterakan media dan wartawan lokal, namun ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut berharap organisasi pers penggagas pembagian belanja iklan nasional di daerah dapat menyiapkan data-data termasuk UU dan turunannya terkait biaya belanja iklan nasional yang tengah berpolemik.

“Jadi coba kami di kasih data, berapa potensi belanja iklan yang saat ini ada dan berapa yang di monopoli oleh perusahaan (agency). Regulasinya apa, apakah ada (UU) turunan untuk pembentukan Perda (Peraturan Daerah). Sehingga itu nanti menjadi dasar kita untuk melakukan kajian,” ujarnya.

BACA JUGA :  Wapres Ma'ruf Minta Dana Desa Diefektifkan Tekan Stunting-Kemiskinan

Dalam pandangan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, jika belanja iklan nasional juga di share ke daerah kepada media-media lokal, berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga DPRD Sumut siap berkolaborasi dengan para penggagas.

SPRI

Dalam audiensi tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara ini kemudian menyebut nama Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Timbul Sinaga, sebagai pihak berkompeten di sektor potensi penerimaan PAD.

“Kalau memang (belanja iklan nasional) ini seandainya ada prospek untuk menambah PAD di Sumatera Utara, ini pak Timbul orang ekonomi, beliau salah satu orang yang sangat serius dalam mengelaboratif potensi-potensi penerimaan untuk PAD Sumatera Utara,” tutur Hendro.

Hendro menambahkan, dengan adanya informasi yang lengkap terkait belanja iklan nasional, tentu itu juga potensi besar bagi Sumatera Utara bila belanja iklan itu di share ke daerah. Dan DPRD Sumut akan membuat aturan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

“Informasi terkait belanja iklan yang disampaikan, kita akan arrange (mengatur) lagi, dan dalam PP 12 (Tahun 2018) proses pembentukan Ranperda itu memang pengusulnya tidak harus pihak luar, tetapi bisa dari anggota atau fraksi atau komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara,” tambahnya.

BACA JUGA :  Menghianati Sejarah, Perlukah Mandat Penguatan Peran Dewan Pers Dicabut ?

“Jadi jalurnya, nanti masuk ke komisi atau anggota (yang) menghimpun, lalu diusulkan menjadi rancangan Perda atau Prolegda tahun berikutnya,” ucap Ketua Komisi A ini.

Hendro juga menyebut untuk pembentukan produk Perda tidak sulit, asalkan pengusul menyiapkan naskah akademiknya.

“Jadi syaratnya ada naskah akademik dan draf Ranperda yang diusulkan, itu kok ngak sulit,” ujarnya, sembari meminta agar penggagas bisa menyiapkan naskah akademiknya.

Sementara, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Timbul Sinaga, pada kesempatan yang sama memberikan masukan kepada Ketua DPD SPRI Sumut untuk melengkapi mekanisme perundang-undangan serta turunannya yang mengatur soal belanja iklan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A Abdul Rahim Siregar. Politisi PKS Sumut ini mendukung rencana pembentukan Ranperda belanja iklan nasional bagi daerah.

“Kalau memang ini ada manfaat dan kontribusinya untuk PAD misalnya, kita welcome, kita menerima. Dan memang kalau Perda kan ada dua, ada yang diusulkan pemerintah provinsi dan ada yang inisiatif DPRD, dan ini harus dibekali dengan naskah akademik,” ujarnya.

312 total views, 6 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *