Terkait Anggaran Covid-19 di Deli Serdang, Kelompok Cipayung Plus akan Adukan ke Jokowi

Cipayung Plus
Sejumlah pimpinan organisasi mahaaiawa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Deli Serdang melakukan konsolidasi dalam menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Deli Serdang, Rabu malam (15/9).

Asaberita.com, Deli Serdang – Terkait tidak jelasnya penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Deli Serdang serta penerapan PPKM yang dinilai banyak merugikan masyarakat, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, akan menyampaikan sikap kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Deli Serdang.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akan melakukan kunjung kerja ke Deli Serdang pada Kamis (16/9/2021) ini, untuk meninjau vaksinasi massal bagi pelajar di SMK 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

“Kami dari organisasi mahasiswa di Kabupaten Deli Serdang yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus yakni HMI, HIMMMAH, KAMMI, IMM, PMII dan beberapa organisasi daerah lainnya, akan mengadukan dan menyampaikan pernyataan sikap kepada Bapak Jokowi tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam penanganan Covid-19,” kata perwakilan kelompok Cipayung Plus Deli Serdang, Fajar Bagus Prabowo, Rabu malam (15/9).

BACA JUGA :  Viral Pria Tergeletak di Jalanan Medan, Polisi Beri Penjelasan

Fajar Bagus yang juga Ketua IMM Deli Serdang ini menyebutkan, mereka (kelompok Cipayung Plus -red) telah bersepakat untuk mengkritisi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Deli Serdang yang tidak transparan dan dinilai bermasalah.

“Kami dari kelompok Cipayung Plus Kabupaten Deli Serdang akan ikut menyambut kedatangan Bapak Presiden Jokowi ke Deli Serdang. Sebagai agen perubahan, kami akan menyampaikan aspirasi kami secara langsung kepada Presiden terkait penanganan Covid, khususnya yang terjadi di Deli Serdang,” katanya.

nst

Dijelaskan Fajar, selama Pandemi Covid-19 berlangsung, masyarakat sangat menderita, banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut dan lainnya. Apalagi selama penerapan PPKM, dimana masyarakat yang membuka usaha dilakukan pembatasan secara ketat.

BACA JUGA :  Sufi Coffe di Lounching, Tempat Nongkrong Bahas Keagamaan dan Kebangsaan

Tetapi, lanjut Fajar, tidak ada konfensasi apa-apa diberikan ke masyarakat yang usahanya terdampak atas kebijakan itu, dan ini juga berlaku di semua daerah.

“Sementara ada anggaran penanganan Covid dan dampaknya, terutama anggaran untuk pemulihan ekonomi, tetapi itu tidak dirasakan dan dinikmati masyarakat. Karenanya kami menuntut pemerintah, khususnya Pemkab Deli Serdang harus transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19,” tegasnya. (irh/red)

 392 total views,  6 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *