MEDAN — Acara silaturahmi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan insan pers di Aula Tengku Rizal Nurdin, pada Senin (25/8) lalu, yang semula diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan pemerintah dengan media, justru memicu kemarahan besar.
Alih-alih mengundang seluruh jurnalis, acara tersebut hanya menghadirkan 104 pimpinan redaksi dan segelintir ketua organisasi pers. Kebijakan diskriminatif ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya sistematis untuk memecah belah komunitas media yang selama ini cukup solid di lingkungan Pemprov Sumut.
Sejumlah wartawan senior menduga niat baik Gubernur Bobby Nasution telah “dibajak” oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Harahap. Menurut mereka, pembatasan undangan adalah bentuk manuver sengaja untuk menciptakan kubu-kubuan di kalangan pers.
Alasan yang disampaikan aparat Satpol PP bahwa undangan dibatasi karena kapasitas aula hanya 104 kursi dinilai tidak masuk akal.
“Kalau niatnya benar ingin silaturahmi, gubernur sekelas Bobby tentu bisa menambah kursi atau memilih tempat yang lebih luas. Ini jelas taktik diskriminatif. Ulah Kadis Kominfo patut diduga menjadi biang masalah,” tegas seorang pimpinan redaksi media daring, yang meminta namanya dirahasiakan.
Kemarahan insan pers tidak hanya berhenti pada soal undangan. Sikap Pemprov yang dinilai meremehkan profesionalisme pers memicu gelombang solidaritas. Para jurnalis sepakat mengawal dan membongkar kembali berbagai proyek kontroversial peninggalan Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota Medan.
Proyek-proyek yang kembali disorot antara lain:
- proyek lampu pocong
- pembangunan jalan marmer
- revitalisasi Lapangan Merdeka
- kebun bunga, Islamic Center, hingga Stadion Teladan
Desakan KPK Turun Tangan
Solidaritas insan pers Sumut kini berujung pada tuntutan investigasi serius. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi dalam sejumlah proyek tersebut.
“Ketika transparansi diabaikan, publik dan media wajib bersuara. Kami akan mengawal semua kebijakan Pemprov, termasuk mengingatkan kembali proyek-proyek yang penuh tanda tanya selama Bobby menjabat Wali Kota Medan,” tegas salah seorang jurnalis senior.
Alih-alih merangkul, acara silaturahmi ini justru menjadi bumerang. Dugaan adanya rekayasa dari Kadis Kominfo Erwin Harahap semakin memperkuat persatuan insan pers Sumut untuk bersikap kritis, menuntut keadilan, serta memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.
(ABN/Rizky Zulianda)
Komentar ditutup.