MEDAN — Aktivis 98 asal Sumatera Utara, Herianto SE, mengapresiasi pandangan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang meminta pemerintah Indonesia tidak bersikap konfrontatif terhadap Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menurut Herianto, masukan dari lembaga penyedia indeks global tersebut perlu dijadikan momentum untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan fundamental ekonomi nasional.
Namun, Herianto menilai pembahasan mengenai posisi Indonesia dalam indeks MSCI juga perlu dilengkapi dengan data terbaru mengenai upaya pemerintah memperkuat ekonomi riil. Salah satu gagasan yang disampaikannya ialah pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia (KII) dengan nilai yang diproyeksikan mencapai Rp2,95 triliun.
“Kami sejalan dengan Pak Dino. Beliau melihat persoalan ini dari perspektif global, sedangkan kami membawa perspektif lapangan, khususnya pengembangan kawasan industri. Keduanya penting agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Herianto di Medan, Selasa (27/10/2026).
Menurut Herianto, kritik terhadap tata kelola pasar modal tidak semestinya dipahami sebagai serangan terhadap pemerintah. Sebaliknya, masukan tersebut perlu dijawab melalui pembenahan sistem, keterbukaan informasi, dan penguatan sektor ekonomi produktif.
Ia menilai persoalan transparansi pasar modal yang berkembang selama beberapa tahun terakhir perlu ditangani secara menyeluruh. Karena itu, evaluasi terhadap kondisi pasar modal Indonesia harus mempertimbangkan persoalan struktural yang telah berlangsung sebelumnya, sekaligus mengukur efektivitas langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah saat ini.
“MSCI harus ditempatkan sebagai mitra dialog, bukan lawan. Pemerintah perlu mendengar masukan mereka, menjelaskan langkah pembenahan yang sedang dilakukan, dan menunjukkan hasilnya melalui data yang dapat diverifikasi,” katanya.
Usulkan Holding Kawasan Industri Rp2,95 Triliun
Herianto menjelaskan, salah satu gagasan yang ditawarkannya adalah pengembangan Holding Kawasan Industri Indonesia yang melibatkan 23 kawasan industri. Sebagai tahap awal, ia mengusulkan pengembangan Kawasan Industri Medan (KIM) seluas 800 hektare dan Kawasan Industri Nusantara (KIN) seluas 300 hektare.
Menurut dia, pengelolaan kawasan industri secara terintegrasi berpotensi memperkuat penerimaan negara, meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, memperluas kesempatan usaha bagi pelaku UMKM, serta mendorong aktivitas ekonomi produktif.
Herianto menyebut nilai Rp2,95 triliun sebagai proyeksi potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per tahun dari pengembangan 23 kawasan industri tersebut. Meski demikian, angka itu masih perlu ditopang perincian sumber penerimaan, skema pengelolaan, perhitungan kelayakan, serta mekanisme audit yang jelas.
Ia mengusulkan agar pengelolaan holding dilakukan secara transparan, mengikuti standar tata kelola yang baik, dan memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, termasuk melalui audit sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang kami tawarkan bukan sekadar gagasan mengenai kawasan industri. Kami ingin aktivitas ekonomi riil dikelola secara profesional, penerimaannya terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan negara serta masyarakat. Tata kelola seperti ini penting untuk membangun kepercayaan,” ujarnya.
Herianto juga menyatakan bahwa usulan Holding KII diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah dan Danantara. Namun, status pembahasan, persetujuan, dan kelayakan usulan tersebut perlu dikonfirmasi secara resmi kepada pihak-pihak yang disebutkan.
DHE dan Digitalisasi Pengelolaan Kawasan Industri
Selain pembentukan holding, Herianto menyoroti kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam serta digitalisasi pengelolaan kawasan industri sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian.
Ia mengusulkan agar pengelolaan devisa dan penerimaan dari kegiatan industri dilakukan secara transparan, sesuai peraturan, serta diarahkan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembiayaan kegiatan produktif.
Dalam rancangan yang disampaikannya, Herianto menargetkan penempatan DHE sebesar US$5,4 miliar. Ia juga menyebut angka US$1,2 miliar sebagai nilai devisa yang diklaim telah ditempatkan di Bank Indonesia hingga 20 Oktober 2026. Angka tersebut memerlukan konfirmasi dan penjelasan mengenai cakupan data serta kaitannya dengan kebijakan DHE yang berlaku.
Di sisi lain, ia mengajukan digitalisasi sistem penyewaan lahan atau e-leasing untuk meningkatkan transparansi pemanfaatan kawasan industri. Sistem tersebut, menurutnya, dapat membantu mengurangi ruang bagi intervensi yang tidak semestinya sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Herianto menyebut target nilai transaksi e-leasing sebesar Rp1,576 triliun dan alokasi lahan 700 hektare bagi UMKM. Ia juga mengklaim program tersebut telah berkontribusi Rp412 miliar hingga 20 Oktober 2026.
“Digitalisasi harus memastikan setiap transaksi dapat ditelusuri, proses penyewaan berlangsung terbuka, dan pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang adil. Angka-angka yang kami sampaikan juga harus bisa diperiksa melalui laporan yang jelas,” katanya.
Target Pemulihan Kepercayaan Investor
Terkait posisi Indonesia dalam indeks MSCI, Herianto menilai penguatan ekonomi riil perlu berjalan beriringan dengan pembenahan pasar modal. Menurut dia, peningkatan aktivitas industri, kualitas investasi, dan penerimaan negara dapat memperkuat fundamental ekonomi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan transparansi kepemilikan saham, likuiditas, serta tata kelola emiten.
Ia juga menyampaikan target agar bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets dapat meningkat menjadi sekitar 1 persen. Target tersebut, menurutnya, perlu diperjuangkan melalui reformasi yang terukur dan peningkatan kepercayaan investor internasional.
Herianto mengutip estimasi bahwa aset yang mengikuti atau terkait dengan indeks MSCI Emerging Markets mencapai US$7,8 triliun. Dengan menggunakan angka itu sebagai asumsi perhitungan, bobot 0,3 persen setara dengan US$23,4 miliar, sedangkan bobot 1 persen setara dengan US$78 miliar.
Selisihnya mencapai US$54,6 miliar atau sekitar Rp900 triliun dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS.
Namun, Herianto mengakui bahwa angka tersebut merupakan ilustrasi matematis berdasarkan asumsi nilai aset dan bobot indeks, bukan jaminan arus modal masuk ke Indonesia. Realisasi investasi tetap bergantung pada keputusan investor, kondisi pasar, likuiditas, valuasi saham, dan berbagai faktor ekonomi global.
Karena itu, ia menilai target peningkatan bobot indeks seharusnya ditempatkan sebagai sasaran jangka menengah yang perlu didukung perbaikan kualitas pasar modal dan pertumbuhan ekonomi produktif.
“Peningkatan bobot indeks tidak bisa dicapai hanya dengan menghitung potensi dana. Yang terpenting adalah memperbaiki kualitas pasar, memastikan keterbukaan informasi, dan membangun ekonomi riil yang sehat. Jika kepercayaan investor meningkat, peluang memperoleh aliran investasi yang lebih besar juga terbuka,” ujarnya.
Mengingatkan Pelajaran Krisis 1998
Herianto turut menanggapi peringatan Dino Patti Djalal mengenai risiko krisis keuangan yang dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi dan politik yang lebih luas, sebagaimana pengalaman Indonesia pada 1998.
Sebagai aktivis yang mengidentifikasi dirinya dengan gerakan 1998, Herianto mengatakan pengalaman krisis tersebut seharusnya menjadi pengingat pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat cadangan devisa, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mencegah praktik yang merusak kepercayaan pasar.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi memiliki dasar yang kuat, pelaksanaan yang terukur, dan pengawasan yang memadai. Menurutnya, penguatan sektor industri dapat menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut apabila dijalankan secara transparan dan berorientasi pada produktivitas.
Herianto juga menyatakan dukungannya terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut harus diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan hasil yang benar-benar dapat dibuktikan.
“Kami tidak ingin pengalaman 1998 terulang. Karena itu, setiap peringatan mengenai risiko ekonomi harus ditanggapi serius. Pemerintah perlu menunjukkan hasil kerja yang terukur, sementara masyarakat dan pelaku pasar harus mendapat informasi yang terbuka,” katanya.
Kritik dan Data Perlu Berjalan Beriringan
Sebelumnya, Dino Patti Djalal meminta pemerintah Indonesia tidak bersikap konfrontatif terhadap MSCI maupun memandang penilaian lembaga tersebut sebagai ancaman politik.
Menurut Dino, MSCI merupakan penyedia indeks yang menjadi salah satu acuan investor global. Karena itu, masukan mengenai transparansi dan tata kelola pasar modal perlu ditanggapi secara konstruktif.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya dan dikutip pada Minggu (25/10/2026), Dino menegaskan bahwa MSCI bukan pihak yang harus dilawan, melainkan lembaga yang perlu didengarkan dan dihadapi melalui strategi yang tepat.
Herianto menyatakan pandangan tersebut patut menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia berharap usulan pengembangan Holding KII dapat dikaji secara objektif sebagai salah satu opsi penguatan ekonomi riil, tanpa mengabaikan agenda utama pembenahan pasar modal.
“Kami menghormati Pak Dino dan tidak bermaksud menyerang pribadi beliau. Peringatan yang disampaikan penting, tetapi upaya menjawab persoalan juga harus disertai data yang dapat diuji. Pemerintah perlu membuka ruang dialog, memperkuat transparansi, dan menunjukkan hasil pembenahan secara konsisten,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah, regulator pasar modal, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyelaraskan kebijakan penguatan ekonomi riil dengan agenda peningkatan transparansi pasar modal.
Menurut Herianto, keberhasilan Indonesia mempertahankan kepercayaan investor tidak cukup ditentukan oleh target angka dalam indeks, tetapi juga oleh konsistensi reformasi, kualitas tata kelola, serta kemampuan ekonomi nasional menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengejar angka bobot MSCI. Yang lebih penting adalah membangun pasar modal yang sehat, memperkuat industri nasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
(ABN/SAN)
