JAKARTA — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025, sebuah agenda tahunan yang menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat konsolidasi, serta menetapkan arah kebijakan pertanahan dan penataan ruang di seluruh Indonesia, Senin (08/12/2025).
Rakernas dibuka secara resmi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan pusat, para Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia. Kehadiran penuh para pimpinan ini menegaskan komitmen nasional terhadap transformasi layanan pertanahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan pentingnya percepatan modernisasi layanan pertanahan, penguatan integritas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rakernas menjadi ruang evaluasi capaian kinerja tahun berjalan sekaligus penyusunan strategi pelaksanaan program nasional di tahun mendatang.
Sejumlah isu strategis dibahas secara intensif, termasuk:
- percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
- digitalisasi layanan pertanahan,
- penanganan sengketa dan konflik pertanahan,
- transparansi tata kelola pertanahan, serta
- sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
Kakanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, menegaskan komitmennya untuk membawa hasil Rakernas ke tingkat implementasi daerah. “Rakernas ini memberi arah yang jelas bagi kami di daerah untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat layanan, dan memastikan program-program strategis berjalan optimal demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.
Dengan semangat konsolidasi nasional ini, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara bertekad memperkuat tata kelola pertanahan, menghadirkan layanan yang makin prima, serta mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kebijakan pertanahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.