BINJAI – Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Konsolidasi dan Validasi Data Penanganan Pengungsi Bencana Sumatera yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Binjai Command Centre (BCC), Selasa (3/3/26).
Rapat tersebut bertujuan menyinkronkan data pengungsi guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih distribusi di lapangan.
Mewakili Wali Kota Binjai, Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Binjai Triono Julimawardi, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (BPBD) Yanes Dustira Nainggolan, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Irsan Firdaus.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada validasi data secara real-time melalui pencocokan data pengungsi di posko lapangan dengan pangkalan data kependudukan nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin ketepatan jumlah penerima manfaat sekaligus mencegah potensi kekurangan maupun penumpukan logistik bantuan.
Selain itu, integrasi sistem distribusi logistik juga menjadi agenda strategis. Dengan data yang telah diverifikasi, pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan bantuan berdasarkan jumlah pengungsi yang tervalidasi.
Pimpinan rapat menegaskan, akurasi data merupakan fondasi utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik, khususnya dalam situasi kebencanaan yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
“Akurasi data adalah pondasi dari empati yang efektif. Kita tidak hanya berbicara angka, tetapi memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat yang sedang berjuang di pengungsian,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Hasil konsolidasi ini akan ditindaklanjuti melalui pembaruan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan dapat diakses lintas instansi. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan sekaligus mendukung transisi penanganan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih sistematis.
Melalui partisipasi aktif dalam forum konsolidasi ini, Pemko Binjai menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola penanganan bencana berbasis data yang presisi, transparan, dan berorientasi pada perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak.
(ABN/Qhusyai)
Komentar ditutup.