MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara mengikuti sesi wawancara bersama Tim Penilai Mandiri (TPM) dalam rangka evaluasi tingkat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Senin (13/7/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui mekanisme daring dan luring.
Pelaksanaan wawancara merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penilaian implementasi SPIP yang bertujuan mengukur efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. Melalui evaluasi ini, diharapkan setiap satuan kerja mampu memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sesi tersebut, Tim Penilai Mandiri melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek penyelenggaraan SPIP, mulai dari lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga kegiatan pemantauan yang telah diterapkan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.
Partisipasi Kanwil BPN Sumut dalam proses evaluasi ini menjadi bentuk komitmen institusi untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern sebagai instrumen penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
Selain menjadi sarana evaluasi, wawancara bersama Tim Penilai Mandiri juga memberikan ruang bagi Kanwil BPN Sumut untuk memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat budaya pengendalian, pengelolaan risiko, serta peningkatan efektivitas pengawasan internal guna mendukung pencapaian target organisasi.
Melalui penyelenggaraan SPIP yang semakin matang, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara berharap dapat terus meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya kepada masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
(ABN)
Komentar ditutup.