MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan. Memasuki hari kedua pelaksanaan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pemodelan 3D Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) dan Inventarisasi Data HMSRS, kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis sebagai upaya mendukung modernisasi layanan pertanahan.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh jajaran Survei dan Pemetaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memastikan implementasi standar teknis yang seragam dalam pengelolaan data pertanahan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai penerapan pemodelan tiga dimensi (3D) pada Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), termasuk proses inventarisasi data yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
Penerapan NSPK Pemodelan 3D HMSRS dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi perkembangan kawasan perkotaan yang semakin kompleks, khususnya terkait pengelolaan rumah susun dan bangunan bertingkat. Dengan sistem pemetaan tiga dimensi, data pertanahan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih presisi terhadap objek hak, sehingga mendukung kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain memperkuat aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran Survei dan Pemetaan dalam menerapkan regulasi dan standar operasional di lapangan. Keseragaman pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus meminimalkan potensi perbedaan interpretasi dalam pengelolaan data HMSRS.
Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pertanahan. Melalui kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan pertanahan diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara berharap pengelolaan data pertanahan, khususnya terkait HMSRS, dapat semakin berkualitas, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan layanan pertanahan yang modern, terpercaya, serta mendukung pembangunan nasional melalui sistem administrasi pertanahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepastian hukum.
(ABN)
Komentar ditutup.